KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Hubungan dagang antara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) kembali memasuki fase genting. Parlemen Eropa bersiap menahan laju pengesahan perjanjian dagang UE-AS, menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang mendukung Greenland. Presiden Partai Rakyat Eropa (
European People’s Party/EPP) Manfred Weber yang merupakan fraksi terbesar di Parlemen Eropa menyatakan, bahwa situasi politik saat ini membuat kesepakatan dengan AS praktis sulit dilanjutkan. “EPP pada prinsipnya mendukung perjanjian dagang UE-AS. Namun, mengingat ancaman Donald Trump terkait Greenland, persetujuan perjanjian ini tidak mungkin dilakukan saat ini,” tulis Weber seperti yang dikutip
Reuters (18/1). Ia menegaskan, rencana penurunan tarif UE atas produk-produk AS harus ditunda.
Padahal, perjanjian dagang yang diteken Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Trump pada musim panas tahun lalu itu sudah mulai diterapkan sebagian. Namun, kesepakatan tersebut masih membutuhkan restu penuh Parlemen Eropa. Jika fraksi EPP bergabung dengan kelompok sayap kiri yang sejak awal kritis, peluang untuk menunda bahkan memblokir ratifikasi terbuka lebar. Dalam perjanjian tersebut, AS menetapkan tarif 15% untuk sebagian besar barang asal UE. Sebagai gantinya, UE berjanji menghapus bea masuk atas produk industri AS dan sebagian produk pertanian. Von der Leyen kala itu berharap kesepakatan ini bisa meredam risiko perang dagang terbuka dengan Washington.
Baca Juga: Nasib Yen, BOJ Terjepit Inflasi dan Tekanan Politik Takaichi Namun, sejak awal kesepakatan ini menuai kontroversi. Sejumlah anggota parlemen Eropa menilai perjanjian tersebut terlalu berat sebelah dan lebih menguntungkan AS. Ketegangan kian memuncak setelah AS memperluas tarif 50% atas baja dan aluminium ke ratusan produk UE lainnya, meski kesepakatan sudah tercapai pada Juli lalu. Dari sisi AS, Perwakilan Dagang Jamieson Greer juga menuding UE tidak sepenuhnya menjalankan isi perjanjian, khususnya terkait regulasi terhadap perusahaan teknologi. Situasi memburuk setelah Trump mengumumkan pengenaan tarif 10% mulai 1 Februari terhadap negara-negara Eropa yang mendukung Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark. Trump bahkan mengancam tarif itu akan dinaikkan menjadi 25% jika belum tercapai kesepakatan untuk pembelian Greenland secara penuh dan total. Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari para pemimpin Eropa. Von der Leyen menilai, kebijakan tarif justru akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun menyebut ancaman Trump tidak dapat diterima. Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa Bernd Lange menegaskan, bahwa isu kedaulatan tidak bisa ditawar dalam hubungan dagang. “Jelas bahwa kedaulatan nasional setiap negara harus dihormati oleh semua mitra dalam perjanjian dagang,” ujarnya. Lange bahkan mendorong agar implementasi perjanjian dagang UE-AS ditangguhkan sampai ancaman Trump dihentikan. Ia juga meminta UE menyiapkan penggunaan
Anti-Coercion Instrument (ACI), senjata balasan dagang terkuat yang dimiliki blok tersebut, meski belum pernah dipakai sebelumnya. Instrumen ini memungkinkan UE membalas tekanan dagang dengan berbagai cara, mulai dari pengenaan tarif, pajak baru untuk perusahaan teknologi, pembatasan investasi, hingga membatasi akses perusahaan asing ke proyek-proyek publik di Eropa.
Baca Juga: Elon Musk Tuntut US$ 134 Miliar, Untung Besar jika OpenAI Terbukti Curang Saat ini, Parlemen Eropa masih dalam mode menunggu. Komite Perdagangan dijadwalkan kembali membahas keterkaitan isu Greenland dengan perjanjian dagang AS dalam sepekan ke depan. Sementara itu, tekanan politik terus menguat. Anggota Parlemen Eropa asal Denmark dari Partai Kiri Per Clausen telah mengumpulkan 30 tanda tangan untuk mendesak pimpinan parlemen agar membekukan perjanjian dagang tersebut selama ancaman AS terhadap Greenland masih berlangsung. Bagi pasar, eskalasi ketegangan ini kembali menambah ketidakpastian arah hubungan dagang dua kekuatan ekonomi besar dunia. Jika konflik ini berlanjut, bukan tidak mungkin risiko perang dagang jilid baru kembali menghantui perekonomian global.
