KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bosowa Corporindo tetap berkomitmen menjadi pemegang saham di PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Perseroan akan tetap menyerap haknya dalam rencana penambahan modal bank itu dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue yang akan digelar pada paruh kedua tahun ini.

Komisaris Utama Bosowa Corporindo Erwin Aksa mengatakan, pihaknya sudah menempatkan dana Rp 239 miliar untuk Bank Bukopin sebagai bentuk komitmennya.

Ia merinci, sebesar Rp 193 miliar disetor ke rekening escrow atau rekening penampungan rights issue Bukopin sesuai dengan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Rp 46 miliar disetor pada 8 Mei 2020 sebagai dana operasional.

Baca Juga: Komitmen Pemegang Saham Jadi Pertaruhan Kelangsungan Hidup Bank Bukopin (BBKP)

Bank Bukopin akan melakukan rights issue dengan menerbitkan saham baru sebanyak 4,66 miliar. Sesuai dengan porsinya sebesar 23,39% saat ini, pemenuhan penempatan dana yang harus dilakukan Bosowa dalam rights issue Bukopin sebesar 1.090.394.452.

Dana yang sudah disetor ke rekening penampung rights issue tersebut masih kurang untuk memenuhi porsi Bosowa. Erwin Aksa mengaku siap memenuhi kekurangan tersebut.

"Untuk kekurangannya akan kami penuhi. Kami sudah ada dana operasional yang ditempatkan di Bukopin Rp 46 miliar yang anytime bisa kami pindahkan ke escrow right issue," kata Erwin pada Kontan.co.id, Senin (15/6).

Baca Juga: Dua emiten konstruksi pelat merah ini tidak jadi buyback saham

Adapun Rp 193 miliar penempatan dana di rekening escrow dilakukan sebanyak empat tahap yakni pada 9 Maret 2020 Rp 30 miliar, pada Maret Rp 109,5 miliar, Rp 8,5 miliar pada 30 Maret, dan Rp 45 miliar pada 4 Mei. Erwin tidak merinci jumlah kekurangan dana yang harus disetor perusahaan ke rekening penampung rights issue itu.

Saat ditanya akan mempertahankan kepemilikan berapa besar di Bukopin, Erwin mengaku belum tahu. Saat ini, pihaknya hanya berpatokan pada surat yang disampaikan OJK.

Dalam rencana rights issue Bukopin ini, Kokmin telah berkomitmen menjadi pengendali dengan menguasai 51%. Hal itu ditegaskan OJK setelah sempat beredar berita di salah satu media yang menyebutkan salah satu bank terbesar Korea Selatan itu batal jadi pengendali BBKP setelah gagal memenuhi persyaratan regulator.

Editor: Noverius Laoli