JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim khusus untuk merampungkan penataan izin usaha pertambang (IUP) bermasalah alias non clean and clear.

Bambang Susigit, Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menuntaskan perizinan bermasalah di seluruh provinsi di Tanah Air. Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk tim khusus yang akan mengurai persoalan perizinan tambang.

Catatan Kementerian ESDM, saat ini sekitar 4.369 dari 10.543 IUP atau setara 41,4% masih menyandang status bermasalah alias non CnC.

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Namun sayangnya, Bambang belum mau merinci secara detail mengenai tugas serta keanggotaan dari tim tersebut. Yang jelas, tim khusus akan bekerja secara pararel menuntaskan IUP non CnC di 34 provinsi di Tanah Air.

"Nanti akan ada langkah lanjutan untuk pembentukan tim," kata Bambang, Kamis (9/4).

Pemerintah menargetkan pada Juni 2015 mendatang, tidak ada lagi perusahaan tambang yang dinyatakan masih bermasalah baik karena tumpang tindih perizinan maupun lantaran persoalan administrasi.

Rencananya, apabila pemerintah daerah belum mencabut izin IUP non CnC di wilayahnya, Kementerian ESDM akan mengalihkan status areal tambang yang dimiliki perusahaan menjadi wilayah pencadangan negara (WPN) atay wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News