KONTAN.CO.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum mengambil keputusan terkait surat Menteri Keuangan mengenai risiko keuangan PT PLN (Persero).

Surat tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko beban keuangan yang cukup tinggi yang harus ditanggung PLN terutama dari proyek 35 GW (35.0000 MW). Ditambah melemahnya penjualan listrik dan tidak adanya kenaikan tarif listrik di tengah kenaikan harga energi primer seperti batubara.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy N. Sommeng mengatakan, kewenangan menjawab surat tersebut ada di Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menurutnya, Kementerian ESDM hanya akan menjalankan teknis kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Untuk itu, kebijakan mengenai tarif listrik pun tidak akan berubah hingga akhir tahun. "Sampai akhir tahun tidak ada kenaikan. Tahun depan tidak tahu," kata Andy usai acara Pertambangan dan Energi Expo 3017 di Hotel JW Marriot Jakarta, Rabu (27/9).

Dengan tarif listrik yang tidak akan naik hingga akhir tahun, maka Andy meminta PLN untuk melakukan efisiensi mulai dari pembangkit hingga transmisi.

"Harga TTL tidak naik. Kalau tidak naik, badan usaha PLN akan lakukan efisiensi ke belakang, pembangkit, transmisi, distribusi. Itu otomatis karena diujungnya sudah di-regulated," ungkap Andy

Sementara itu, untuk Program 35 GW, Andy bilang, pemerintah menargetkan megaproyek kelistrikan ini tetap berjalan. Pemerintah beralasan masih adanya potensi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

"Permintaan kita selalu tinggi. Dalam rule of thumb, pertumbuhan energi itu satu setengah kali daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau 5% pertumbuhan ekonomi, berarti 6,5% itu pertumbuhan energi baik untuk transportasi maupun listrik," jelasnya.

Andy bilang, pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi Program 35 GW bisa selesai pada 2019. "Yang jelas target 35 GW harus tercapai. Di akhir tahun 2019 secara administratif sudah selesai semua," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini