KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan wilayah kerja panas bumi (WKP) Gunung Endut di Kabupaten Lebak, Banten. Wilayah tersebut memiliki potensi panas bumi untuk pembangkitan listrik sebesar 35 megawatt (MW) dan saat ini masih dalam tahap awal pengembangan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan panas bumi dapat memasok listrik secara berkelanjutan karena mampu beroperasi selama 24 jam.

“Tidak ada yang bisa compete atau setara dengan diesel, hanya panas bumi satu-satunya EBT yang bisa menyalurkan listrik 24 jam,” ujar Eniya dalam Sosialisasi Pengembangan dan Penawaran WKP Gunung Endut di Lebak, Banten, dikutip pada Rabu (21/10/2026).

Baca Juga: Gaikindo Optimistis Target Penjualan Mobil 850.000 Unit pada 2026 Bisa Tercapai

Selain untuk pembangkit listrik, Kementerian ESDM juga disebut mendorong pemanfaatan panas bumi secara langsung atau direct use oleh masyarakat sekitar. Pemanfaatan ini antara lain untuk mengeringkan hasil pertanian seperti kopi, teh, tomat, cabai, dan padi.

“Sekarang sudah saya wajibkan untuk direct use digunakan oleh masyarakat setempat. Ini bisa digunakan untuk mengeringkan apa pun. Karena di situ panen kopi lalu mengeringkannya pakai panas bumi ini. Tidak bayar listrik sama sekali, 24 jam panas terus,” jelas Eniya.

Pemerintah, kata dia, juga mendorong calon pengembang untuk melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam kegiatan proyek. Keterlibatan tersebut dapat mencakup penyediaan jasa survei, katering, dan jasa pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Meski demikian, pengembangan WKP Gunung Endut masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum dapat beroperasi. Prosesnya mencakup penelitian dan kajian geosains, penentuan lokasi sumur, pemenuhan perizinan, pengeboran eksplorasi, serta studi kelayakan.

Hasil eksplorasi disebut bakal menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelanjutan proyek. Pengembangan ke tahap berikutnya bergantung pada hasil kajian teknis dan ekonomi, serta pemenuhan persyaratan lingkungan, keselamatan, dan perizinan.

Eniya mengatakan, pengembangan WKP Gunung Endut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, masyarakat, dan calon pengembang sejak tahap awal.

“Mudah-mudahan ini menjadi forum awal untuk terus-menerus diskusi sampai nanti pembangkitan panas bumi benar-benar ada dan masyarakat juga merasakan efeknya,” tandasnya.

Baca Juga: KNTI Soroti Tantangan Pemerintah dalam Mengejar Target NTN 120 pada 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News