JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah ancang-ancang untuk melakukan efisiensi terhadap cost recovery atau biaya operasi yang dikembalikan. Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menyebut, efisiensi cost recovery tersebut akan dikenakan pada Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan proyek yang baru akan diajukan.

"POD-POD yang akan datang seperti misalnya IDD, Masela, dan East Natuna. Jadi, bukan East Natuna saja. POD yang akan datang general, yang baru itu yang akan kami lihat seberapa akan kami turunkan," kata Arcandra, Rabu (19/10).

Menurut Arcandra, pemerintah akan mengkaji dan mencoba untuk mereduksi cost recovery dari POD yang akan diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) baik dari sisi belanja modal atau capital expenditure dan operational expenditure. "Itu komponennya kan, nah itu kita lihat, aspeknya dari mana? technical, commercial," paparnya.

Sementara, untuk POD yang lama, sejauh ini belum akan dihitung ulang oleh pemerintah. Arcandra menyebut, pemerintah juga harus tetap bisa memegang kepercayaan investor sehingga pemerintah akan tetap menghargai kontrak yang telah ada. Dengan begitu, cost recovery yang telah disepakati belum akan diubah oleh pemerintah.

"Bukan tidak akan diotak atik, kami hargai dulu yang eksisting ya, karena itu sudah di-spend (dibelanjakan), kan proyeknya sudah jalan. Bagaimana cara mengotak-atiknya lagi? kecuali ada kesalahan administrasi di situ," ucap Arcandra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini