JAKARTA. Pemerintah tetap akan melanjutkan megaproyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.00 megawatt (MW).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, target kelar pembangunan proyek setrum juga tak berubah, yakni di tahun 2019. "Kalau ada masalah yang dihadapi investor, Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya Menko mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar," tandas Jokowi di acara Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ConEx 2015 dan Indonesia international Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE).

Tak pelak ini menjadi tamparan telak bagi Menko Maritim Rizal Ramli yang minta agar megaproyek 35.000 MW itu dievaluasi kembali. Kata Jokowi, menteri dan aparat pemerintah harus mengawal perkembangan proyek, membuat daftar permasalahannya agar kendala di lapangan seperti izin pembebasan lahan serta pendanaan bisa segera  selesai.

Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden siap turun tangan menyelesaikan masalah, seperti kendala pembebasan lahan di PLTU Batang, Jawa Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menambahkan, Kementerian ESDM  optimistis target proyek setrum 35.000 MW bisa tercapai. "Pilihannya: membangun 35.000 MW, atau mati lampu. Tahun ini kami berharap bisa 10.000 MW siap jalan," kata Sudirman.

Keyakinan Sudirman lantaran, saat ini,  Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah melakukan penandatanganan jual beli setrum atawa power purchasing agreement (PPA) dengan lima perusahaan pembangkit independen atau independent power producer (IPP).  Kelima IPP ini akan membangun pembangkit energi baru dan terbarukan.

Lima IPP ini: pertama, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 MW di Sumatera Utara  oleh PT North Sumatera Hydro Energy. Kedua, PLTA Hasang kapasitas 3 X 13 MW di Sumatera Utara oleh PT Binsar Natorang Energy.

Ketiga, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap kapasitas 70 MW di Sulawesi Selatan yang dikembangkan oleh PT UPC. Keempat, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Gorontalo kapasitas 2 MW yang dikembangkan oleh PT Brantas Adya Surya Energi. Terakhir: PLTS Sumba Timur kapasitas 1 Mega Watt peak (MWp) di Nusa Tenggara Timur oleh PT Buana Energi Surya. Kelima IPP ini memiliki total kapasitas pembangkit sebesar 622 MW.

Selain itu, PLN juga meneken memorandum of understanding (MoU) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut kapasitas 12 MW di Nusa Tenggara Barat berlokasi di selat Alas dan selat Lombok, dan satu di selat Badung, Bali.

Sudirman menyebut, saat ini , ada 13 perizinan energi panas bumi untuk 13 wilayah kerja yang akan digunakan untuk pengembangan pembangkit berkapasitas 1.515 MW.  "Total investasi pembangkit EBT tahun ini sekitar Rp 106,3 triliun, lima tahun bisa Rp 402 triliun," kata Sudirman, kemarin. (19/8).

Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono menambahkan, akan ada inisiatif untuk mengembangkan pembangkit listrik energi laut hingga 140 MW dengan investasi sekitar US$350 juta. PLN akan menggandeng SBS International Limited di proyek ini.

Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Abadi Poernomo mengingatkan, pemerintah harus membenahi persoalan yang menghambat pengusahaan panas bumi.Pertama:  perbaikan data informasi potensi panas bumi. Kedua, penetapan harga beli yang menarik bagi investor agar investasi cepat balik modal.

Ketiga, batas waktu pengelolaan wilayah kerja sesuai  pengembalian investasi. Terakhir konsistensi aturan di pusat maupun daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri