JAKARTA. Pembangunan pipa gas di lapangan Abadi, Blok Masela tengah dikaji oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM dan SKK Migas. Kajian tersebut akan menentukan bagi operator Blok Masela, Inpex Corp, untuk bisa segara membangun fasilitas LNG di Lapangan Abadi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Djoko Siswanto membenarkan, pembangunan pipa gas menguntungkan bagi Indonesia karena bisa membangun Indonesia Timur, seperti mengembangkan industri petrokimia dan lapangan kerja di wilayah tersebut.

Namun, pembangunan pipa gas tersebut harus dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan oleh Inpex. "Namun itu konsekuensinya kalau pakai pipa akan menambah waktu lagi. Kalau menggunakan LNG floating sekarang tandatangan, (langsung) jalan. Kalau pakai pipa ya mundur setahun dua tahunlah," ujar Djoko, Senin (21/9).

Bila menggunakan teknologi LNG terapung, Inpex bisa langsung mengerjakan pembangunan LNG tersebut karena telah memiliki teknologi LNG terapung yang telah diterapkan di Australia.

"Mereka sudah punya teknologi, sudah punya awak, sekarang lagi berjalan di Australia jadi tinggal copy paste. Orang-orangnya sudah ditempatkan di berbagai negara, tinggal dibawa kesini, tinggal masuk, jadi lebih cepat,"ujar Djoko.

Selain itu, berdasarkan kajian Inpex, dana investasi LNG terapung diklaim bisa lebih murah. Sayangnya Djoko tidak menyebut berapa besaran dana investasi untuk membangun LNG terapung versi Inpex.

Pasalnya, menurut Menteri Kordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, membangun LNG terapung dibutuhkan dana investasi US$ 19,3 miliar. Sementara jika membangun pipa gas dari Lapangan Abadi ke Pulau Aru sepanjang 600 kilometer hanya dibutuhkan dana investasi sekitar US$ 15 miliar.

"Makanya kita kan mesti kaji ulang, kami belum kaji saat ini. Makanya infonya ada yang bilang ini lebih murah dan ini lebih mahal, makanya perintahnya disuruh dikaji mana yang lebih benar," kata Djoko.

Djoko pun berjanji keputusan mengenai kajian pembangunan LNG di offshore atau onshore ini akan segera diputuskan oleh Kementerian ESDM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri