KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan rencana pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas). 

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Agung Kuswandoro mengungkapkan rencana pelaksanaan pembangunan Jargas Kabupaten Cirebon Tahap 1 akan mencakup sekitar 41.000 Sambungan Rumah (SR). Jargas ini akan tersebar di Kecamatan Palimanan, Gempol, Depok, dan Duku Puntang.

Agung menegaskan, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi faktor penting dalam pembangunan Jargas, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan konstruksi.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Jalan Menuju Swasembada Energi Ada di Sektor Transportasi

"Pembangunan Jargas membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemda, kontraktor pelaksana, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui koordinasi ini, kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga manfaat Jargas dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon," kata Agung melalui keterangan resmi yang disiarkan pada Rabu (3/6/2026).

Koordinator Pokja Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Sugiarto, menambahkan bahwa pembangunan Jargas di Kabupaten Cirebon bukan merupakan program yang baru. Sebelumnya, pemerintah telah membangun jaringan gas rumah tangga sebanyak 14.663 SR melalui tiga tahap pembangunan.

Tiga tahap pembangunan tersebut mencakup 4.000 SR pada tahun 2012, 6.105 SR pada tahun 2019, dan 4.558 SR pada tahun 2021. "Keberadaan jaringan gas yang telah dibangun sebelumnya menjadi modal yang baik untuk melanjutkan pengembangan Jargas di Kabupaten Cirebon. Kami berharap pembangunan tahap berikutnya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang lebih bersih, aman, dan efisien," ujar Sugiarto.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menyampaikan dukungannya terhadap program pembangunan Jargas. Imron menyatakan siap membantu proses koordinasi di lapangan, termasuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat serta fasilitasi kebutuhan administrasi dan teknis selama tahapan konstruksi berlangsung.

“Sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan proyek ini,” tandas Imron.

Baca Juga: STT GDC Perluas Pendanaan Rp8,8 Triliun, Dorong Infrastruktur AI di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News