KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) ihwal rencana penambahan impor minyak dan gas (migas) untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

"Tim negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dan kemarin tim saya dengan tim dari Kemenko lagi membahas," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/5).

Hanya saja, kata Bahlil, saat ini belum ada keputusan yang pasti mengenai poin-poin mana saja yang akan disepakati antara kedua negara. Untuk itu, saat ini pemerintah belum melakukan eskalasi terhadap impor tambahan.

Lebih Hemat! Cukup Bayar Rp 95.000 untuk Akses Konten Premium

"Yang ada sekarang adalah masih dalam 59% LPG kita impor dari Amerika. Kemudian crude-nya kita juga impor, kurang lebih sekitar 6%-7%. Nah itu yang kita akan tingkatkan nanti setelah ada keputusan bersama," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil seusai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengungkapkan pemerintah berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Mau Impor LNG dari Amerika Serikat, Bahlil Bilang Begini

“Kita rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita tambah impornya dari Amerika Serikat, demi menciptakan keseimbangan dalam neraca perdagangan,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54% menjadi 65-80%, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4% akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40%.

Untuk BBM, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan teknis dengan tim Kementerian ESDM dan Pertamina. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News