KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya meningkatkan produksi minyak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

"Setelah ada penambahan produksi di Banyu Urip pada 2008 mencapai 800-900 ribu barel per hari, produksi minyak kita terus menurun hingga saat ini hanya 600 ribu barel per hari. Padahal, konsumsi kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga kita terpaksa mengimpor 900 ribu hingga 1 juta barel per hari," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (17/10).

Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan masa lalu ketika Indonesia masih menjadi negara pengekspor minyak.

"Kalau kita tidak mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita akan mencapai kedaulatan energi," tegasnya

Baca Juga: Bahlil Siapkan Revisi Aturan untuk Tingkatkan Lifting Minyak Nasional

Untuk itu, pemerintah mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali guna menambah produksi.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," tegas Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di-breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," pungkas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih