JAKARTA. Kontraktor minyak dan gas bumi yang akan mengajukan anggaran proyek lapangan migas baru tak bisa tidur nyenyak.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meneliti secara rinci anggaran dan program kerja yang diajukan.  

Maklum, saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan penghematan atas pengeluaran penggantian biaya operasi (cost recovery) kontraktor migas pada proyek migas baru. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebut, efisiensi cost recovery akan dikenakan pada rencana pengembangan atau plan of development (PoD) proyek migas yang baru diajukan.

"PoD-PoD yang akan datang seperti misalnya IDD Chavron, Blok Masela, dan Blok East Natuna. Yang baru itu akan kami lihat besarnya dan akan kami turunkan biayanya," kata Arcandra pada Rabu (19/10). 

Menurutnya, pemerintah akan mereduksi cost recovery dari PoD yang akan diajukan oleh kontraktor migas, baik dari sisi belanja modal atau capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex). "Kami bisa melakukan reduksi cost recovery dengan capex dan itu komponennya, nah itu kita lihat," jelas Arcandra.

Sementara PoD yang sudah berjalan belum akan dihitung ulang. Arcandra menyebutkan, pemerintah juga harus tetap bisa memegang kepercayaan investor. Itu sebabnya, pemerintah akan tetap menghargai kontrak yang telah ada. 

"Bukan tidak akan dikotak katik, kami hargai dulu yang eksisting, karena itu sudah di-spend, kan proyeknya sudah jalan. Bagaimana cara mengotak-atiknya lagi? Kecuali ada kesalahan administrasi di situ," ucapnya.

Denie S. Tampubolon, Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina, belum bisa menanggapi soal efesiensi cost recovery atas proyek East Natuna. "Kami masih melakukan evaluasi dan juga kontrak kerjasama sedang diselesaikan," kata Denie kepada KONTAN, rabu (19/10). Adapun nilai proyek East Natuna mencapai US$ 24 miliar.

Sementara Senior Manager Communication and Relation Inpex Corp Usman Slamet dan Corporate Communication Manager Chevron, Prasasti Asandhimitra belum menanggapi konfirmasi KONTAN soal adanya keharusan mengubah belanja modal dalam proyek Masela dan IDD Chevron jika nanti diajukan.

Saat ini Inpex belum mengajukan proposal revisi proyek Masela namun perkiraan investasinya US$ 15 miliar, sementara untuk proyek EDD Chevron juga belum disetujui pemerintah dengan investasi hingga US$ 7 miliar. 

Fahmi Radhi Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada, menduga, selama ini cost recovery menjadi sasaran perburuan rente melalui mark up dan modus lainnya, yakni menaikkan harga pembelian bor, mengganti-ganti mata bor, yang sebenarnya masih bisa digunakan. 

Lalu, modus lain, memasukkan berbagai pengeluaran yang tidak seharus komponen cost recovery. "Pemburu rente tsb dilakukan oleh perusahan yang memperoleh sub kontrak dalam pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk pengeboran," kata dia. 

Fahmy menyebutkan  pemerintah bisa mulai memikirkan perubahan skema kontrak production sharing (KPS)   untuk menurunkan jumlah cost recovery pada perbandingan antara 60:40, dengan menurunkan cost recovery yang ditanggung pemerintah hingga 50%.           

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini