JAKARTA. Departemen Energi, Sumber Daya Mineral telah menyelesaikan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Kini, empat PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden. "Mudah-mudahan minggu depan sudah ditandatangani," ujar Bambang Setiawan, Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Selasa (13/10). Empat PP tersebut yaitu PP tentang Kewilayahan; PP tentang masalah pengusahaan; PP soal pengawasan; dan PP tentang lingkungan, reklamasi dan pasca tambang. Khusus untuk PP yang melegalkan hutan lindung bawah tanah, Bambang menjelaskan, Sekretaris Negara mengembalikan PP tersebut ke Departemen Kehutanan untuk melakukan perbaikan.Bambang menyebutkan PP tersebut akan memperjelas pasal-pasal yang menimbulkan perbedaan persepsi. Misalnya pasal tentang eksplorasi dan harus ada AMDAL. Tertulis sekurang-kurangnya artinya tidak perlu wajib di eksplorasi ada AMDAL. "Hanya nanti sesudah mereka eksplorasi mereka harus melengkapi amdal sebelum melanjutkan ke izin usaha pertambangan operasi produksi," tutur Bambang.Undang-Undang Minerba yang telah disahkan oleh pemerintah harus mengalami masa transisi, paling tidak selama 1 tahun yakni hingga tahun depan. UU Minerba mulai berlaku pada Januari 2010. Dan seluruh institusi pemerintah lainnya wajib melakukan apa yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dalam pelaksanaan UU Minerba tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
ESDM Rampungkan Empat PP dari UU Minerba
JAKARTA. Departemen Energi, Sumber Daya Mineral telah menyelesaikan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Kini, empat PP tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden. "Mudah-mudahan minggu depan sudah ditandatangani," ujar Bambang Setiawan, Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Selasa (13/10). Empat PP tersebut yaitu PP tentang Kewilayahan; PP tentang masalah pengusahaan; PP soal pengawasan; dan PP tentang lingkungan, reklamasi dan pasca tambang. Khusus untuk PP yang melegalkan hutan lindung bawah tanah, Bambang menjelaskan, Sekretaris Negara mengembalikan PP tersebut ke Departemen Kehutanan untuk melakukan perbaikan.Bambang menyebutkan PP tersebut akan memperjelas pasal-pasal yang menimbulkan perbedaan persepsi. Misalnya pasal tentang eksplorasi dan harus ada AMDAL. Tertulis sekurang-kurangnya artinya tidak perlu wajib di eksplorasi ada AMDAL. "Hanya nanti sesudah mereka eksplorasi mereka harus melengkapi amdal sebelum melanjutkan ke izin usaha pertambangan operasi produksi," tutur Bambang.Undang-Undang Minerba yang telah disahkan oleh pemerintah harus mengalami masa transisi, paling tidak selama 1 tahun yakni hingga tahun depan. UU Minerba mulai berlaku pada Januari 2010. Dan seluruh institusi pemerintah lainnya wajib melakukan apa yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dalam pelaksanaan UU Minerba tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News