JAKARTA. Para trader gas yang selama ini hanya bermodal kertas harus segera membangun infrastruktur gas karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melaksanakan uji tuntas atau due diligence para badan usaha atau trader gas yang selama ini telah mendapatkan alokasi gas dari pemerintah. Langkah ini diambil agar bisa menertibkan para trader yang tidak memiliki infrastruktur. Menteri ESDM Sudirman Said bahkan menyebut dari data yang dihimpun oleh intelijen SKK Migas terdapat sekitar 74 trader gas, namun hanya 15 trader gas yang memiliki infrastruktur. Sedangkan sisanya sebanyak 59 trader gas hanya bermodal kertas. Untuk itu Kementerian ESDM akan lakukan uji tuntas kepada para trader gas. Uji tuntas ini baru bisa dilakukan setelah Revisi Permen 37 diundangkan. Revisi Permen 37 Tahun 2015 pun hingga saat ini masih dalam proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Biarpun begitu, Sudirman yakin dalam waktu dekat uji tuntas bisa segera dilakukan. "Sebelum pertengahan tahun kalau bisa," kata Sudirman pada Rabu (24/2) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan dengan melakukan uji tuntas tersebut, maka Kementerian ESDM akan mengetahui secara detail para trader yang memiliki fasilitas dan para trader yang hanya bermodal kertas. "Jika tidak mempunyai fasilitas akan kami dorong untuk membangun fasilitas. Jadi bukan ditutup (usahanya)," ujar Wiratmaja. Wiratmaja mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum membahas skema uji tuntas yang akan dilakukan kepada para trader gas. Tetapi dia memastikan bahwa dalam uji tuntas para trader gas tersebut akan ada pihak independen yang dilibatkan. Sementara itu, Sekjen Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA), Eddy Asmanto mengatakan pihaknya mendukung uji tuntas yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM karena dia yakin seluruh anggota IGTA merupakan trader yang memiliki infrastruktur. "Anggota kami yang sebanyak 29 trader gas mempunyai fasilitas. Kami mendukung yang tidak mempunyai fasilitas dihilangkan,"ujar Eddy.
ESDM segera lakukan uji tuntas trader gas
JAKARTA. Para trader gas yang selama ini hanya bermodal kertas harus segera membangun infrastruktur gas karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melaksanakan uji tuntas atau due diligence para badan usaha atau trader gas yang selama ini telah mendapatkan alokasi gas dari pemerintah. Langkah ini diambil agar bisa menertibkan para trader yang tidak memiliki infrastruktur. Menteri ESDM Sudirman Said bahkan menyebut dari data yang dihimpun oleh intelijen SKK Migas terdapat sekitar 74 trader gas, namun hanya 15 trader gas yang memiliki infrastruktur. Sedangkan sisanya sebanyak 59 trader gas hanya bermodal kertas. Untuk itu Kementerian ESDM akan lakukan uji tuntas kepada para trader gas. Uji tuntas ini baru bisa dilakukan setelah Revisi Permen 37 diundangkan. Revisi Permen 37 Tahun 2015 pun hingga saat ini masih dalam proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Biarpun begitu, Sudirman yakin dalam waktu dekat uji tuntas bisa segera dilakukan. "Sebelum pertengahan tahun kalau bisa," kata Sudirman pada Rabu (24/2) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan dengan melakukan uji tuntas tersebut, maka Kementerian ESDM akan mengetahui secara detail para trader yang memiliki fasilitas dan para trader yang hanya bermodal kertas. "Jika tidak mempunyai fasilitas akan kami dorong untuk membangun fasilitas. Jadi bukan ditutup (usahanya)," ujar Wiratmaja. Wiratmaja mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum membahas skema uji tuntas yang akan dilakukan kepada para trader gas. Tetapi dia memastikan bahwa dalam uji tuntas para trader gas tersebut akan ada pihak independen yang dilibatkan. Sementara itu, Sekjen Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA), Eddy Asmanto mengatakan pihaknya mendukung uji tuntas yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM karena dia yakin seluruh anggota IGTA merupakan trader yang memiliki infrastruktur. "Anggota kami yang sebanyak 29 trader gas mempunyai fasilitas. Kami mendukung yang tidak mempunyai fasilitas dihilangkan,"ujar Eddy.
