JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan empat skema dalam pengendalian subsidi LPG tepat sasaran. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Setyorini Tri Hutama mengatakan skema pertama adalah subsidi langsung dengan kartu seperti mekanisme BLT (bantuan langsung tunai). Namun untuk menjalankan skema ini diperlukan dana yang besar yang nantinya akan ditalangi oleh Pertamina melalui perbankan dan akan ditagihkan ke Kementerian Keuangan. Pemerintah pun perlu menganggarkan dana subsidi ini ke dalam APBN. Untuk itu, kemungkinan besar skema pertama ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2015.
"Untuk skema subsidi langsung ini agak berat karena perlu dianggarkan dengan Kementerian Keuangan. Jadi sulit dijalankan tahun ini, kemungkinan baru tahun depan," kata Dirjen Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Jumat (7/8). Skema kedua adalah distribusi tertutup, jadi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tidak diberikan uang tunai namun jatah subsidi LPG 3 Kg saja yang bisa dibeli dengan harga subsidi. Jadi dengan mekanisme ini, masyarakat yang berhak akan mendapatkan kartu yang bisa membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi sesuai jatah yang ditentukan pemerintah. Jika lebih dari jatah yang ditentukan maka masyarakat akan membayar harga LPG sesuai dengan harga keekonomian. "Misalnya masyarakat yang berhak dapat subsidi boleh membeli tiga tabung per bulan dengan harga subsidi. Lebih dari itu akan membeli dengan harga reguler atau harga keekonomian," ujarnya. Ketiga adalah skema pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan sistem
finger print. Menurut Wiratmaja, skema ini tidak bisa langsung diterapkan karena pemerintah harus membangun sistem TI untuk mendukung skema
finger print ini. Selain itu, pangkalan LPG 3 Kg pun harus menyediakan mesin finger print yang ditaksir harganya mencapai sekitar Rp 1 juta per alat
finger print. Sementara itu, skema keempat adalah dengan menggunakan sistem kartu seperti e-money. Skema yang terakhir ini adalah skema yang paling mungkin digunakan karena pemerintah cukup menggandeng perbankan tanpa harus membuat sistem teknologi informasi sendiri. "Jadi kami tinggal upgrade sistem bank yang sudah ada sehingga hitung-hitungan investasinya paling murah. Namun kami baru bisa memutuskan skema mana yang akan digunakan pada pekan depan, yang pasti kami ingin subsidi langsung diharapkan tidak keluar dana," kata Wiratmaja. Untuk bisa memulai skema keempat ini, Setyorini bilang pemerintah tengah melakukan pembicaraan dengan BRI dan Bank Mandiri. Untuk pelaksanaan proyek di Batam sendiri nantinya pemerintah akan cenderung untuk menggandeng BRI. "Karena kan kalau di Batam banyak yang menggunakan BRI," katanya. Rini menyebut dengan skema keempat ini, tidak hanya pemerintah saja yang diuntungkan, tetapi pihak perbankan juga bisa mendapatkan keuntungan karena seluruh pangkalan harus membuat akun bank terlebih dahulu. Rini menyebut pangkalan yang ada di Batam saat ini berjumlah sekitar 2.000 pangkalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hendra Gunawan
