JAKARTA. Pemerintah meminta tak ada lagi melakukan kegiatan blokade kapal pengangkut blokade batubara. Hal ini diutarakan Thamrin Sihite, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sudah ada rapat, dan kami (pemerintah dan pengusaha) sudah meminta tidak ada blokade lagi. Hasil koordinasinya tidak ada blokade." kata Thamrin ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Selasa (29/5).

Sementara itu, Menteri ESDM, Jero Wacik bilang, pemerintah berbicara dengan perwakilan gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur untuk menyelesaikan aksi blokade kapal batubara itu. "Besok kami bertemu lagi dengan empat Gubernur se-Kalimantan," jelas Wacik.

KPR Star Mortgage Raih Best Innovative Bank, KB Bank Siap Lanjutkan Inovasi

Seperti diketahui, warga Kalimantan telah memblokade jalur perairan kapal-kapal pengangkut batubara ke Pulau Jawa melalui Sungai Barito sejak Sabtu (26/5) pekan lalu. Aksi blokade itu dilakukan menyusul adanya tuntutan untuk menambah jatah BBM subsidi.

Permintaan tambahan kuota itu dilakukan karena Pemerintah di Kalimantan memperkirakan, jatah BBM subsidi di wilayah itu akan habis dalam tiga bulan lagi.

Sebelumnya, empat gubernur Kalimantan telah mengadukan soal kekurangan pasokan BBM bersubsidi itu ke DPR. Diantaranya adalah Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kurangnya pasokan membuat antrean BBM bersubsidi mencapai 2 kilometer setiap hari. Sementara itu, Wacik berjanji, pemerintah pusat akan mencari jalan keluar mengatasi kurangnya pasokan BBM subsidi di Kalimantan terebut.

Namun, ia juga meminta, apabila sudah mendapatkan tambahan, pemerintah minta supaya BBM tidak diselewengkan untuk aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan. Ia juga meminta pengawasan sepeda motor yang sering mengisi BBM berulang kali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News