KONTAN.CO.ID - Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15.646.372 kiloliter (kL).

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani menjelaskan, dari total alokasi tersebut, pemerintah membaginya ke dalam dua skema, yakni alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar 7.454.600 kL dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 kL.

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

“Pelaksanaan program mandatori biodiesel tahun 2026 ini akan didukung oleh sinergi dari 32 BU BBM dan 26 BU BBN yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dengan tetap mempertahankan skema insentif bagi sektor PSO sebagaimana ketentuan pada tahun sebelumnya,” ujar Eniya di Jakarta, Selasa (23/12).

Eniya menambahkan, penetapan alokasi biodiesel ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel pada 2026 diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun serta menghemat devisa dari impor solar hingga Rp139 triliun.

Selain dampak ekonomi, program biodiesel juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lebih dari 1,9 juta orang dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan program biodiesel.

Pengawasan dilakukan melalui penetapan alokasi berbasis kapasitas dan kinerja badan usaha, pemantauan standar mutu biodiesel, pengawasan distribusi di titik serah, serta pelibatan surveyor independen untuk verifikasi volume dan kualitas.

Langkah pengawasan tersebut ditujukan agar program Biodiesel 40% (B40) berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian kebijakan mandatori biodiesel ke depan apabila terdapat perubahan target alokasi sesuai kebutuhan dan kebijakan strategis nasional.

Selanjutnya: Strategi Vasaka Hotel Hadapi Lonjakan Liburan Natal dan Tahun Baru 2025

Menarik Dibaca: Pasar Kian Ambles, PIPPIN Justru Melejit ke Puncak Kripto Top Gainers

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News