JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan dana jaminan kesungguhan sebesar US$ 530 juta wajib dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia. Penempatan jaminan tersebut agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan tidak ada tawar menawar terkait besaran dana jaminan tersebut. "Enggak ada itu (negosiasi harga)," kata Bambang di Kantor Dirjen Minerba, Jumat (22/1).

Bambang menjelaskan dalam rencana kerja pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur ada capaian yang harus tercapai per enam bulan. Capaian itu menjadi dasar bagi ESDM untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang izin ekspor Freeport Indonesia.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

Untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor maka kemajuan pembangunan smelter minimum 60% dari rencana kerja per enam bulan. "Kalau tidak sampai segitu (60%) maka harus menempatkan jaminan kesungguhan," ujarnya.

Kementerian ESDM sudah melayangkan surat resmi kepada Freeport untuk menempatkan dana jaminan kesungguhan pada 21 Januari kemarin. Adapun izin ekspor Freeport berakhir pada 28 Januari nanti.

Sementara setelah surat atas persyaratan tersebut dikirim. Belum ada respon dari pihak Freeport. "Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari mereka (Freeport)," ungkapnya.

Dia menegaskan memang tidak ada batas untuk penyerahan dana jaminan itu. Hanya saja konsekuensinya Freeport tidak bisa ekspor apabila belum menempatkan US$ 530 juta. "Yang jelas kalau enggak bayar, enggak dikasih (perpanjangan izin ekspor)," tegasnya.

Penempatan dana jaminan kesungguhan itu seiring dengan hasil evaluasi kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Freeport di Gresik, Jawa Timur. Hasil evaluasi menyatakan progres pembangunan smelter baru mencapai 14% dari rencana kerja.

Sementara Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama belum bisa memberi jawaban apakah syarat tersebut akan dipenuhi oleh pihaknya. "Kami masih berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan masalah ini," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News