KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah beberapa bulan aktivitas ekonomi berangsur pulih, pemerintah kembali mengetatkan mobilitas masyarakat karena kasus Covid-19 naik tajam. Tentu saja perusahaan harus mengatur ulang semua rencana kerjanya. Mulai dari cashflow hingga menjaga semangat kerja karyawan-karyawannya.

Pada industri di sektor esensial, mungkin kondisinya bisa sedikit lebih baik. Pasalnya, beberapa kali pembatasan kegiatan industri di sektor esensial ini masih bisa beroperasi. Tapi di kondisi sekarang, mempekerjakan karyawan di kantor atau pabrik bukan tanpa risiko.

Pada saat terjadi kluster di kantor, maka perusahaan akan kehilangan banyak karyawannya. Entah untuk berapa lama. Kerugian yang ditanggung pun bisa jauh lebih besar dibandingkan membiarkan karyawannya bekerja di rumah.

Pandemi Covid-19 ini memang hal baru, termasuk untuk human resource (HR) yang bertugas mengurus sumber daya manusia di perusahaan. Mereka harus mengubah cara kerja dan memetakan karyawannya dengan lebih detail, supaya bisa menjaga karyawannya tidak terlalu rentan terpapar Covid-19. Tapi entah berapa banyak HR yang sadar masalah ini, apalagi HR sigap untuk ikut melawan Covid-19.

Beberapa hari lalu, misalnya, pada waktu sidak Gubernur Anies Baswedan mempermasalahkan perusahaan yang masih membuat karyawan yang hamil tetap WFO. Tentu saja perempuan hamil, orang-orang dengan penyakit bawaan, harusnya menjadi karyawan yang mendapat prioritas untuk WFH.

Tapi memang dalam keadaan seperti sekarang, waktu pengangguran membeludak, orang yang mencari kerja lebih besar dari perusahaan yang mencari tenaga kerja, membicarakan HR yang ideal, seperti jauh panggang dari api.

Yang ada semuanya dijalankan dengan ekstrem. Bukan mengatur dengan cerdas, beberapa manajemen perusahaan ikutan memangkas layanannya. Padahal mereka masuk kategori sektor esensial bahkan di layanan publik. Berkat alasan pembatasan jam kerja dan WFH ini, mereka malah ikut memangkas layanannya. Padahal perusahaan-perusahaan ini harusnya ada di garda depan untuk ikut membantu memerangi pandemi.

Contoh paling gampang adalah layanan administrasi BPJS Kesehatan. Sejak masa PPKM biasa, ada banyak orang yang membutuhkan layanan BPJS Kesehatan. Yang didapat, hanya mendapat instruksi yang kadang membingungkan dari layanan konsumen digital atau robot.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon