JAKARTA. Hati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepertinya mulai melunak. Menkeu yang sebelumnya menolak adanya eskalasi anggaran proyek infrastruktur mengemukakan opsi lain sebagai pengganti eskalasi, yaitu optimalisasi anggaran.

 

Menurut Menkeu eskalasi anggaran proyek yang menjadi permintaan Menteri Pekerjaan Umum akan diberikan dari hasil efisiensi plafon proyek yang lain sehingga bisa mengompensasi beberapa kenaikan bahan infrastruktur. "Kita sedang pikirkan bagaimana, jadi namanya bukan eskalasi namun optimalisasi dalam plafon Dep PU," papar Menkeu di Jakarta, Rabu (27/8).

 

Sementara itu Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam kalau memang ada kenaikan harga bahan bangunan yang luar biasa, namun pemerintah sudah memutuskan tidak akan menaikkan nilai proyek pembangunan infrastruktur jangka pendek.

 

"Pemerintah untuk menetapkan itu harus ada perhitungan sendiri agar tidak dibohongi pengusaha. Tapi kalau pengusaha dirugikan juga kita juga tidak mau," kata Djoko Kirmanto di Jakarta.

 

Menurut Djoko, saat ini mereka sedang melakukan perhitungan dan memperhitungkan rumus yang bisa dipakai agar ada win-win solution antara pemerintah dan kontraktor. "Rumusnya akan kita hitung lagi sehingga pengusaha tidak rugi dan pemerintah tidak keluarkan dana yang mubazir," tambahnya.

 

Sementara itu Kepala LKPP Rustam Syarief usai menemui wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah pejabat LKPP di Istana Wapres, Rabu (27/8) berjanji akan menggandeng BPS dan BPKP untuk melihat berapa besar kenaikan yang bisa diberikan kepada para pengusaha jasa konstruksi dari dana sisa tender. "Kalau diputuskan ada kenaikan, itu hanya memanfaatkan sisa tender, bukan menambah anggaran. Pengusaha harus menghitung, kalau untung ditabung, rugi ya ditanggung," katanyaRustam juga menguraikan, LKPP akan memberikan batasan yang lebih jelas tentang kondisi force majeure  dalam rancangan revisi Perpres No 80 tahun 2003.