JAKARTA. Mahkaman Agung mengeluarkan putusan yang berisi permohonan rekomendasi pemakzulan Aceng HM Fikri. Dengan demikian, pemakzulan Aceng dari jabatan Bupati telah berkekuatan hukum.Anggota Komisi bidang Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari mengatakan, sudah sepantasnya putusan tersebut dijatuhkan MA kepada Aceng. Hal ini lantaran Aceng dinilai telah melakukan pelanggaran hukum berupa nikah siri yang memang ilegal dalam sistem hukum Indonesia."Tidak pantas pimpinan daerah yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, memberi contoh buruk dalam ketaatan terhadap hukum dan penghormatan kepada perempuan," kata Eva di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1).Eva juga menyatakan kegembiraannya atas putusan MA ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyambut baik putusan MA yang dinilai memberi sinyal positif bagi kepentingan perempuan dan anak yang selama ini sulit untuk mewujudkan keadilan sosialnya."Ini pesan tegas bahwa para pimpinan daerah harus sensitif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender," tandas Eva.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Eva Sundari: Pemakzulan untuk Aceng sudah pantas
JAKARTA. Mahkaman Agung mengeluarkan putusan yang berisi permohonan rekomendasi pemakzulan Aceng HM Fikri. Dengan demikian, pemakzulan Aceng dari jabatan Bupati telah berkekuatan hukum.Anggota Komisi bidang Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari mengatakan, sudah sepantasnya putusan tersebut dijatuhkan MA kepada Aceng. Hal ini lantaran Aceng dinilai telah melakukan pelanggaran hukum berupa nikah siri yang memang ilegal dalam sistem hukum Indonesia."Tidak pantas pimpinan daerah yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, memberi contoh buruk dalam ketaatan terhadap hukum dan penghormatan kepada perempuan," kata Eva di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/1).Eva juga menyatakan kegembiraannya atas putusan MA ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyambut baik putusan MA yang dinilai memberi sinyal positif bagi kepentingan perempuan dan anak yang selama ini sulit untuk mewujudkan keadilan sosialnya."Ini pesan tegas bahwa para pimpinan daerah harus sensitif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender," tandas Eva.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
