Jakarta. Penerapan sistem ganjil genap di Jakarta lebih efektif dibandingkan penerapan 3 in 1. Waktu tempuh perjalanan pada koridor ganjil genap mengalami penurunan sebesar 19% dari rata-rata 18 menit menjadi 14,6 menit.

Begitulah hasil evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas uji coba ganjil genap sejak 27 Juli dan berakhir pada hari ini, Jumat 26 Agustus 2016. Atas dasar itu, DKI akan terus melanjutkan program ganjil genap.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan per tanggal 30 Agustus akan ada penindakan bagi para pelanggar aturan ganjil genap. Denda yang ditetapkan sebesar Rp 500.000.

"Tanggal 30 mulai ada penindakan. Sekarang masih padat kendaraan. Hari ini saja banyak pengendara berplat ganjil. Sepanjang Jalan Sudirman saya melihat ada pelanggar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).

Ahok memaparkan penerapan ganjil genap lebih efektif dibandingkan 3 in 1. Terdapat penurunan kemacetan lalu lintas di empat lokasi penerapan uji coba ganjil genap. Volume kendaraan secara keseluruhan mengalami penurunan 15%.

Meski begitu, Ahok menengarai kebijakan yang paling tepat untuk mengurai kemacetan adalah menerapkan Electronic Road Pricing / ERP atau sistem jalan berbayar elektronik. "Lebih baik daripada 3 in 1. Tentu tidak sesempurna ERP," jelas Ahok.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengaku masih mengalami kesulitan mengurai kemacetan di Ibu Kota. Petugas pengatur lalu lintas di lapangan berjumlah 1.131 orang, dirasa masih kurang. Dari 837 titik kemacetan, baru 141 titik yang dapat diurai kemacetannya.

"Tidak (tambah petugas). Kita tetap akan secara acak saat lampu merah, minta surat tanda nomor kendaraan kita cek. Kalau palsu pasti langsung pidana," ucap Ahok.

(Dennis Destryawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto