KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah upaya pemerintah memperketat belanja negara dan mendorong efisiensi anggaran, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa penyesuaian dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam arah kebijakan fiskal nasional.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan pemerintah dalam mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa penyesuaian di tengah langkah efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan inkonsistensi arah fiskal.

Menurut Yusuf, pemerintah saat ini terlihat menahan belanja kementerian dan lembaga (K/L), bahkan mendorong efisiensi melalui kebijakan seperti work from home (WFH). Namun di sisi lain, program berskala besar seperti MBG justru relatif tidak tersentuh, meski ruang fiskal sedang dalam tekanan.

Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga: Efisiensi Anggaran dan WFH Pasca-Lebaran Berisiko Tekan Penerimaan Pajak Kuartal II

"Kalau dilihat lebih kritis, mempertahankan MBG tanpa penyesuaian di tengah kebijakan efisiensi yang cukup luas justru menimbulkan inkonsistensi dalam arah fiskal," katanya.

Secara ekonomi, Yusuf mengakui bahwa MBG memiliki dampak terhadap aktivitas riil, terutama dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya dan informal.

Meski demikian, ia menilai efek penggandanya terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek masih terbatas.

Hal ini disebabkan oleh karakter aktivitas ekonomi yang tercipta, yang sebagian besar berada di sektor dengan tingkat formalisasi rendah. Akibatnya, peningkatan pendapatan dari program tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam perluasan basis pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh).

"Banyak aktivitas yang tercipta berada di lapisan ekonomi dengan tingkat formalisasi rendah, sehingga peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya tercermin dalam basis pajak," katanya.

Dalam kondisi fiskal yang ketat, Yusuf menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap program belanja negara, termasuk MBG. Ia menilai tidak seharusnya ada program yang dikecualikan dari upaya efisiensi.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tak Naik, Purbaya: Bantalan Fiskal APBN Aman

Menurutnya, tujuan evaluasi bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada instrumen yang memberikan dampak ekonomi paling cepat dan terukur.

Yusuf juga mengusulkan sejumlah alternatif penggunaan anggaran yang dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek. Di antaranya adalah percepatan belanja infrastruktur padat karya, pemberian insentif untuk sektor manufaktur, serta program yang secara langsung memperkuat aktivitas sektor formal.

"Program-program seperti ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga lebih cepat memperluas basis pajak, baik dari sisi PPh badan maupun PPh karyawan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News