KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Setelah mendapatkan protes dengan mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memutuskan akan mengevaluasi demi berlanjutnya  Program Organisasi Penggerak (POP)

Mendikbud Nadiem menyebut, evaluasi program POM akan melibatkan pakar dan ormas. "Proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara," ujar Nadiem dalam keterangan resmi. Jumat  (24/7). Dalam penyempurnaan program lanjutan POP, Kemendikbud juga akan melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

"Ini merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak," ungkap Mendikbud.  

Baca Juga: PGRI putuskan tidak bergabung dalam program POP Kemendikbud

Proses evaluasi lanjutan  akan tercantum dalam tata laksana POP yang meliputi verifikasi ketat atas  kredibilitas organisasi peserta program, termasuk di dalamnya, melihat rekam jejak organisasi tersebut, koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi Covid-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan.

"Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP terlindungi secara berkelanjutan," kata Nadiem. Kata Nadiem, organisasi penggerak  tidak perlu khawatir dengan evaluasi lanjutan dan penyempurnaan program ini. Program Organisasi Penggerak Kemendikbud memberikan  kesempatan belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakkan masyarakat. Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.  

Baca Juga: NU, Muhammadiyah, dan PGRI mundur, apa itu program organisasi penggerak kemendikbud?

Saat ini, ada 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi.

Program ini ini fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Program Organisasi Penggerak diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020. Program itu dirancang untuk mendorong terciptanya sekolah-sekolah penggerak dengan cara memberdayakan masyarakat melalui dukungan pemerintah. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana