KONTAN.CO.ID - Masuknya Rwanda ke dalam kalender Grand Prix Formula 1 (F1) mulai tahun 2030 menyulut kritik dari Amnesty International yang menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Formula 1 (F1) mengumumkan kesepakatan berdurasi 10 tahun untuk menggelar Grand Prix Afrika di Rwanda mulai awal 2030-an.
Dalam pengumuman resmi di laman
Formula1.com, Rwanda akan membangun sirkuit baru di Bugesera, sekitar 40 kilometer di selatan Kigali, untuk menjadi tuan rumah balapan yang dijadwalkan masuk kalender F1 pada awal dekade mendatang. Di tengah rencana tersebut, Amnesty International mempertanyakan keputusan F1 menjalin kemitraan dengan Rwanda. Organisasi HAM itu menilai kerja sama tersebut berisiko membantu pemerintah Rwanda memperbaiki citra internasionalnya tanpa menyelesaikan persoalan HAM yang menjadi sorotan.
Baca Juga: Organisasi HAM Desak FIFA Halangi Infantino Maju untuk Periode Keempat Dugaan Pelanggaran HAM Rwanda
Felix Jakens, Kepala Kampanye Amnesty International Inggris, mengkritik kesepakatan F1 dengan Rwanda yang menggunakan nama
Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda. Dikutip dari
Reuters, Jakens menilai kerja sama berdurasi 10 tahun itu berpotensi menjadi bentuk
sportswashing, yakni pemanfaatan olahraga untuk memperbaiki citra suatu negara di tengah kritik terhadap rekam jejak pemerintahnya. Amnesty International menyoroti tuduhan mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta pembatasan kebebasan berbicara di Rwanda. Jakens juga meminta F1 tidak hanya menyatakan bahwa olahraga dapat membawa dampak positif, tetapi turut mendorong perubahan terhadap persoalan HAM di negara mitranya. “F1 seharusnya mendorong perubahan, alih-alih meminjamkan mereknya untuk sebuah upaya pencitraan," kata Jakens, dikutip
Reuters. Selain F1, badan pariwisata Rwanda,
Visit Rwanda, juga memiliki kerja sama dengan sejumlah klub sepak bola, termasuk Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, dan Paris Saint-Germain. Presiden Rwanda Paul Kagame mendapat pujian dari sejumlah pemimpin internasional atas peran pemerintahnya dalam membangun kembali negara tersebut setelah genosida 1994. Namun, pemerintahannya juga menghadapi kritik terkait penindasan terhadap para pengkritik dan dugaan dukungan kepada kelompok pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo. Kelompok HAM menuduh M23 melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran lainnya. Tuduhan mengenai dukungan Rwanda terhadap kelompok tersebut juga menjadi bagian dari ketegangan regional.
Baca Juga: Masuknya Jeff Bezos ke Liverpool Dikritik, Isu Israel-Palestina Jadi Sorotan Formula 1 Perluas Pasar ke Afrika
Di sisi lain, F1 menyebut kesepakatan dengan Rwanda sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan olahraga tersebut di Afrika. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan balapan di Rwanda merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan kejuaraan di benua tersebut. F1 menyebut terdapat lebih dari 100 juta penggemar olahraga itu di Afrika, dengan hampir 60 persen penggemar di sejumlah pasar utama Afrika sub-Sahara berusia di bawah 35 tahun. “Olahraga ini memiliki kesempatan untuk menginspirasi dan membawa semangat F1 kepada 100 juta orang di seluruh Afrika. Olahraga juga dapat menjadi kekuatan positif untuk kebaikan," ujarnya. Sejalan dengan itu, Presiden Rwanda Paul Kagame menyambut kesepakatan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan posisi Afrika dalam olahraga internasional.
Ia menekankan potensi dampak ekonomi dari pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan balapan. “Kerja sama selama 10 tahun ini juga merupakan investasi untuk masa depan Rwanda. Sirkuit di Bugesera, bersama bandara internasional baru, akan menghadirkan lapangan kerja, keterampilan, pariwisata, dan bisnis baru bagi negara serta kawasan kami selama beberapa dekade mendatang,” ungkap sang presiden. Kagame menambahkan bahwa tujuan Rwanda bukan hanya menggelar satu akhir pekan balapan, melainkan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakatnya.
Baca Juga: F1 Singapura Sukses Jadi Mesin Ekonomi, Hasilkan Rp39 Triliun dalam 16 Tahun 
