JAKARTA. Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang Kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali, menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon adalah sebuah pernyataan offside.

"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik. Jika yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan Munas adalah kisruh, Menko Polhukam seharusnya menindak tegas dalang yang menjadi kekisruhan. Bukan lantas melarang penyelenggaraan Munas," kata Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Rabu (26/11/2014).

Fadli Zon juga mengkhawatirkan, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno sedang memancing di air keruh, mengingat latar belakang Tedjo Edhy Purdijatno yang berasal dari Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Jokowi - JK.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu yakin, Partai Golkar sebagai partai yang sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.

"Tentu kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus negara ini. Seorang presiden maupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik. Bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Fadli Zon

Fadli Zon juga mengingatkan kepada para Menteri dan Pemerintahan Jokowi agar tidak offside dalam bertindak.

"Pemerintahan Jokowi harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris; power tends to corrupt, and absolute power  corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) maka pasti disalahgunakan," tandasnya. (Muhammad Zulfikar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa