KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa setiap orang, termasuk pimpinan KPK, berhak untuk mengomentari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) yang baru saja disahkan. Namun, menurut Fadli, bukan tugas pokok dan fungsi KPK untuk mengomentari UU MD3. "Ya sebenarnya menurut saya siapapun boleh menilai, termasuk pimpinan KPK. Cuma memang karena KPK aparat penegak hukum dalam hal ini, alangkah baiknya itu domain pengamat atau dari masyarakat lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2). "Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," tuturnya.
Fadli Zon minta pimpinan KPK tidak banyak bicara
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa setiap orang, termasuk pimpinan KPK, berhak untuk mengomentari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) yang baru saja disahkan. Namun, menurut Fadli, bukan tugas pokok dan fungsi KPK untuk mengomentari UU MD3. "Ya sebenarnya menurut saya siapapun boleh menilai, termasuk pimpinan KPK. Cuma memang karena KPK aparat penegak hukum dalam hal ini, alangkah baiknya itu domain pengamat atau dari masyarakat lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2). "Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," tuturnya.