KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kebudayaan Indonesia (Menbud), Fadli Zon mengatakan anggaran penulisan ulang sejarah Indonesia sebesar Rp 9 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fadli menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan ide penulisan ulang sejarah Indonesia ini dalam rapat bersama Komisi X DPR RI sejak 7 bulan lalu atau rapat pertama sebagai Menbud. Dia bilang, anggaran untuk penulisan ini juga sudah cair dan sedang dalam tahap pengerjaan.

“(Anggaran penulisan sejarah Rp 9 miliar?) iya kurang lebih lah, (dari mana?) APBN lah, sudah beres itu sudah kita sampaikan sejak 7 bulan yang lalu saya pertama kali ke DPR,” ujarnya saat ditemui di Soemitro Institute, Depok, Minggu (1/6). 

Inovasi Remitansi dan Solusi Digital DBS Indonesia Dukung Ekspansi Bisnis Skala Asia

Baca Juga: Fadli Zon Akan Masukkan Pencak Silat ke Kurikulum Sekolah

Fadli mengungkapkan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung pada bulan Juli 2025 menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 Tahun. Di samping itu, dia bilang, pihaknya siap melakukan debat publik terhadap hasil penulisan sejarah tersebut.

“Sudah ada anggarannya, sudah mulai kalau nggak darimana. (Target selesai) tahun  ini, 80 tahun Indonesia merdeka, bulan Julilah kira-kira. Di situ kita asik, kita debatlah di situ,” ungkapnya. 

Fadli menuturkan, Indonesia sudah 26 tahun tidak menulis sejarah, di mana menurut perhitungannya penulisan sejarah Indonesia dilakukan pada pemerintahan Presiden Habibie.

“Kita sudah 26 tahun tidak menulis sejarah itu, terakhir itu ditulis di masa pemerintahan Pak Habibie. Bahkan pemilu yang terakhir yang ditulis dalam sejarah kita itu pemilu tahun ‘97. Di pemilu ‘99 di era reformasi itu sama sekali tidak ada. Jadi justru kita harus menulis sejarah itu sebagai bagian bagi memori kolektif bangsa,” tuturnya.

Baca Juga: Ucapan Ulang Tahun untuk Pacar & Cara Daftar Cek Kesehatan Gratis Kado Hari Lahir

Lebih lanjut, Fahri menambahkan, penulis sejarah Indonesia ini dilakukan oleh para ahli dan sejarawan. Menurutnya, ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang terlibat.

“Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang sejarah dan keahlian masing-masing yang sudah teruji. Mereka adalah guru besar, doktor, PhD yang memang membidangi sejarah. Kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News