KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengaku bahwa program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto masih nihil untuk tahun 2025.

Bukan tanpa alasan, Fahri menjelaskan bahwa tak tercapainya pembangunan 3 juta rumah di 2025 ini lantaran anggaran yang dimiliki Kementerian PKP belum mencukupi untuk menjalankan program tersebut.

“Untuk tahun ini per budget kita belum, itu yang saya tadi minta maaf (dalam rapat koordinasi), untuk tahun ini belum,” ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Baca Juga: KUR Jadi Solusi Instan Program 3 Juta Rumah, Ekonom: Terlalu Dipaksakan

Fahri mengungkapkan, memang selama ini sudah ada beberapa unit rumah yang terbangun namun itu merupakan program dari Corporate Social Responsibility (CSR) maupun rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurutnya, hal itu bukan merupakan indikator kinerja utama alias Key Performance Indicator (KPI) yang diemban Kementerian PKP.

“Terus terang aja, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita,” ungkapnya.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Perbankan Geber Penyaluran KPR FLPP

Lebih lanjut, Fahri menuturkan, di dalam rapat pihaknya meminta agar pembangunan 3 juta rumah diseriusi berdasarkan anggaran yang telah disusun oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026.

Seiring dengan hal itu, Fahri menambahkan, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengevaluasi kinerja Kementerian PKP ihwal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025.

“Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN, terus ada tantangan pekerjaan lain. Kadang-kadang kita lupa ini dulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari Kementerian dan kinerja Birokrasi,” pungkasnya.

Baca Juga: Kementerian PKP Sebut Hingga Kini Proyek Baru Program 3 Juta Rumah Belum Dimulai

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News