KONTAN.CO.ID - NEWSMAKERS. Fahri Hamzah akan jadikan Garbi partai politik, drg Romi Syofpa Ismael mencari keadilan atas dianulirnya kelulusan tes CPNS-nya. Itulah berita yang menghiasi media kita dua hari ini (24–25 Juli). Inilah dua tokoh yang membuat kita tidak bisa berpaling. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selama dua hari ini, Rabu–Kamis, selalu muncul menjadi berita. Banyak hal yang disampaikan Fahri Hamzah, mulai dari wacana rektor asing, ibu kota dipindahkan ke pulau reklamasi, hingga wacana pelarangan eks koruptor mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilkada 2020 . Namun, yang utama tampaknya adalah perihal Garbi menjadi partai politik.
Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Fahri Hamzah menyatakan tahun ini Garbi akan mendaftar sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. "Pokoknya tahun ini (daftar jadi partai ke Kemenkumham) mudah-mudahan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7). Fahri tak mempermasalahkan apabila ada kemungkinan kader-kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke Garbi. Ia meminta PKS untuk tidak mengkhawatirkannya hal tersebut. "Enggak usah khawatir lah, ini kan jualan ide ya kan. Kalau dagangan kawan lebih laku enggak usah uring-uringan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8). Fahri menilai, sebaiknya PKS membenahi struktur partai, apabila banyak kader yang mengundurkan diri atau memutuskan untuk pindah ke Garbi. "Perbaiki aja dagangan sendiri ya kan. Kalau lapak kita tutup, salah kita sendiri, jangan marah-marah karena lapak orang lain subur terus lapak kita tutup," ujarnya. Saat ini, kata dia, Garbi sedang membentuk struktur kepengurusan tingkat II. "Tinggal kita masuk sekarang ke tingkat dua ya teman-teman sedang bekerja untuk itu. Karena kita betul-betul ini prosesnya dari bawah bener-bener. Nah begitu lengkap kita siap-siap melihat keadaan," pungkasnya. Adapun mengenai wacana pelarangan eks koruptor mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilkada 2020. Wacana itu digulirkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU). "(KPU) jangan membuat politik penyelenggaraan pemilu. Itu domainnya regulasi domainnya DPR, domainnya politik," ujar Fahri. Perihal pemindahan ibu kota, Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota dipindahkan ke Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. "Harusnya ibu kota itu, saya tantang waktu itu justru pindahnya ke pesisir, makanya saya hitung-hitung itu kan reklamasi itu tidak selesai-selesai, ambil alih saja sama Pak Jokowi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7). Selanjutnya Fahri Hamzah meminta pemerintah hati-hati dalam menggunakan kekuatan Komando Operasi Khusus TNI ( Koopssus TNI) terkait upaya pemberantasan aksi terorisme. "Hati-hati karena TNI tidak boleh terlibat dalam penegakan hukum. TNI ditugaskan untuk perang, tidak ditugaskan untuk menegakkan hukum," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7).
Drg Romi Syofpa Ismael, CPNS yang dianulir kelulusannya Perjalanan keadilan drg Romi Syofpa Ismael dimulai ketika kelulusannya sebagai CPNS dianulir di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, pada 2018. Alasannya, dia mengalami kendala kesehatan seusai melahirkan pada 2016. Dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda. Dianulir, Drg Romi Syofpa Ismael, yang biasa menyebut dirinya Ami, mencari keadilan hingga ke Jakarta. "Saya masih mencari keadilan. Saya sudah lulus namun dibatalkan secara sepihak," kata Romi. Hingga pada Rabu (24/7) Romi menemui perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yakni Kabid Perencanaan SDM Kemenpan RB Syamsul Rizal di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain itu, juga memasukkan laporan pengaduan ke Menpan RB soal tindakan Bupati Solok Selatan itu. Setelah ke Kementerian PAN-RB, Romi menuju Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo memberi semangat untuk Romi agar terus berjuang mengabdi bagi masyarakat. "Semangat, jangan putus berjuang untuk mengabdi kepada masyarakat. Tenaga ibu dibutuhkan dan secara kompetensi fisik maupun keilmuan juga bisa," kata Tjahjo. Terkait penolakan pemkab setempat, Tjahjo menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan negara. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan daerah tersebut menolak Romi sebagai PNS dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, tenaga medis di Solok sangat kurang. Kamis (1/8) Romi pun bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Moeldoko menilai semestinya Romi tak dianulir kelulusannya lantaran telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi CPNS. "Pada pagi hari ini saya menerima drg Romi, panggilannya Ami. Mengadukan atas hasil seleksi CPNS. Kalau saya dengarkan tadi bahwa beliau telah mengikuti standar seleksi dengan baik," ujar Moeldoko usai bertemu Romi.
Berita drg Romi Syofpa Ismael menghiasi media selama dua hari (Rabu–Kamis). Agaknya banyak yang bersimpati pada pencarian keadilan perempuan yang satu ini. Selamat berjuang drg Romi! ♦
Sumber: Kompas.com Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Adi