KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah semakin bergantung pada utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN).

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mencatat, terjadi pergeseran signifikan pada struktur utang pemerintah, di mana pada 2013 porsi SBN hanya 70,07% dan mengalami kenaikan menjadi 81,77% dari total utang pada 2018. Sebaliknya, porsi pinjaman terus menurun dari porsi 30,14% pada 2013 menjadi 18,23% dari total utang pada 2018.

Hal tersebut tampaknya masih berlanjut hingga tahun ini. Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, total pembiayaan utang melalui penerbitan SBN telah mencapai Rp 197,1 triliun atau 50,67% dari target penerbitan neto tahun ini.

Besarnya realisasi penerbitan SBN tersebut dijelaskan Kementerian Keuangan sebagai strategi front-loading di awal tahun untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun ini.

Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai, strategi peningkatan proporsi utang melalui SBN bukan tanpa risiko.

"Jika Indonesia mengalami kesulitan pembayaran cicilan dan bunga utang bilateral dan multilateral, masih bisa leat forum-forum tertentu penyelesaiannya. Tapi, kalau kita sulit bayar utang SBN, kita akan dihukum pasar dengan cara surat utang dijual besar-besaran," kata Faisal dalam acara Diseminasi Kajian Tata Kelola Utang Negara untuk Pembangunan, Selasa (26/3)

Memang, Faisal melanjutkan, porsi penerbitan SUN dalam mata uang domestik selalu lebih besar ketimbang SUN valas. Tahun ini saja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu menargetkan porsi penerbitan SBN rupiah sebesar 83% - 86%, sedangkan porsi penerbitan SBN valas hanya 14% - 17%.

Kendati begitu, porsi kepemilikan SBN rupiah saat ini didominasi oleh investor asing yaitu sebesar 38,55% per 22 Maret lalu. Besarnya kepemilikan asing pada SBN rupiah tersebut menjadi risiko besar.

"China dan India hanya sekitar 4% porsi asing di SBN domestiknya. Thailand 15,7%, Brazil 16%, Turki 18%, dan Malaysia 24,6%. Indonesia sangat rentan saat ada gejolak global karena asing bisa menjual itu semua," kata Faisal.

Di sisi lain, Faisal menyadari, tugas DJPPR dan Kementerian Keuangan dalam mengelola utang bukan pekerjaan mudah. Makin bervariasinya struktur utang pemerintah saat ini pun turut menambah potensi risiko.

"Faktor yang mereka (DJPPR) kelola hampir semuanya bersifat eksogen. Tugas mereka ialah menerima dan mencari cara paling efektif untuk mengurangi turbulensi," tandas Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .