KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta agar pemerintah menghentikan dan lebih selektif lagi dalam membiayai sejumlah proyek, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Proyek tersebut diantaranya, proyek lumbung pangan, pemindahan Ibu Kota baru, dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Faisal juga mempertanyakan terkait kabar pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang akan digunakan untuk modal pembayaran anggaran kereta cepat kepada China.

“Kereta Cepat kabarnya mau pakai SILPA. Gila Enggak? SILPA mau dipakai kereta cepat tapi 9  juta rakyat yang harusnya mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dihapus oleh Bu Risma atau Menteri Sosial Tri Rismaharini,” ujar Faisal Basri dalam webinar bincang APBN 2022, Senin, (18/10).

Baca Juga: Selisih hitung kadar nikel berdampak ke penerimaan negara

Sebagai informasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menghapus lebih dari 9 juta masyarakat miskin dari daftar penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021.

Risma menjelaskan 9 juta data yang dihapus ini terdiri dari data 434.835 orang meninggal, lalu data ganda sebanyak 2.584.495, dan data mutasi sebanyak 833.624. Selanjutnya, ditemukan data non DTKS yang tidak padan Dukcapil sebanyak 5.882. 243.

Faisal Basri mengatakan, sebanyak 143 juta rakyat Indonesia masih berstatus rentan dan penuh kekhawatiran. Sebab, hidupnya belum tenang karena jika dilihat dari pengeluaran hariannya yang sebesar Rp 25 ribu sebelum pandemi, kemudian setelah pandemic pengeluaran mereka diperkirakan bisa lebih jatuh.

Baca Juga: Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%

Untuk itu, dia meminta dana APBN tersebut sebaiknya digunakan untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan utamanya akibat pandemi Covid-19. Dengan alasan di atas,

“Kemenkeu harusnya bisa menjadi rem bukan mengiyakan yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan kosekuensinya. Seperti dulu Pak Budiono (eks Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani berani mengatakan tidak pada pembangunan monorel,” pungkasnya.

Selanjutnya: Faisal Basri: Sempat ada ekspor bijih nikel ke China walau sudah ada larangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli