KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri melakukan evaluasi mengenai pemerintahan Joko Widodo setelah tiga tahun berjalan. Menurutnya, pada tahun pertama, roda pemerintahan Jokowi memang agak sulit karena koalisi atau partai pendukung pemerintah hanya terdiri atas Partei Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

"Kalau digabung suara mereka itu cuma 36%," jelasnya kepada Kontan.co.id.

Meski demikian, ketika budaya oposisi tidak muncul, menyemutlah partai-partai koalisi di pemerintahan. Pemerintahan Jokowi kemudian didukung oleh tiga partai lain yakni PPP, Golkar, dan PAN. Sehingga, saat ini, pemerintah didukung oleh 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Praktis, proses legislasi mulus, tidak ada perubahan-perubahan yang cukup berarti. Semua lancar," katanya.

Kedua, Faisal melihat, dulu kerap terjadi kegaduhan pada kabinet kerja. Sekarang, sudah tidak ada kegaduhan lagi. Semuanya, lanjut Faisal, bisa dikontrol penuh oleh presiden.

Ketiga, popularitas presiden di mata publik berdasarkan survei Litbang Kompas sejak 2015 sampai Maret tahun 2017 masih tertinggi dengan kisaran 40%-an. Posisi kedua diduduki Prabowo Subianto, di posisi ketiga itu lain-lain dengan porsi yang kecil. "Beda antara Jokowi dan Prabowo jauh sekali," imbuhnya.

Sementara, evaluasi dengan melihat tingkat kepuasan secara umum per bidang, Faisal menilai, pemerintahan Jokowi secara umum solid. "Ini bisa dilihat dari bidang keamanan nasional bagus, politik nasional bagus, kesejahteraan nasional relatif bagus karena mungkin ada KJP, raskin, dan segala macam. Namun, yang perlu mendapat perhatian besar adalah ekonomi. Karena ekonomi secara umum, hampir selalu di bawah 50 tingkat kepuasannya, walaupun masih tinggi. Kepuasan paling rendah itu ada di bidang ekonomi," paparnya.

Menurutnya, ini bisa menjadi modal yang cukup baik untuk menggulirkan pembaruan-pembaruan karena hubungan pemerintah dengan legislatif sedang bagus. Sebaliknya, jika hubungan dengan legislatif buruk, akan susah melakukan pembaruan seperti di Amerika.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie