KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi nikel Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Menurut Faisal nilai tambah dari hilirisasi nikel ini nantinya akan lebih menguntungkan China dari pada Indonesia itu sendiri. 

"Lebih persisnya, nilai tambah hilirisasi itu lebih menguntungkan China setidaknya 90% (nilai tambah) akan lari ke China," terang Faisal Basri dalam diskusi daring "Silang Pendapat Hilirisasi Nikel", Minggu (20/8). 

Faisal menerangkan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia nantinya akan menguntungkan perusahaan smelter yang mayoritasnya adalah pengusaha China. Pengusaha ini akan mendapatkan nilai tambah dari laba hilirisasi nikel.

Kemudian, terkait dengan modal proyek ini juga di dominasi dari bank-bank China. Sementara Bank akan mendapatkan nilai tambah berupa bunga Bank. 

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 7.855,53 Triliun, Mayoritas dari Surat Utang Negara

"Teknologinya juga di bawa dari China yang pasti harus di bayar paten fee-nya. Sekali lagi ini larinya tidak ke Indonesia tapi juga ke China," jelas Faisal. 

Faisal juga menilai hilirisasi Nikel ini juga tidak banyak membuka lapangan kerja bagi Indonesia lantaran ini merupakan salah satu jenis industri padat modal yang tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak industri padat karya. 

"Tenaga kerja juga dibagi dua ada di Indonesia dan China. Menungtungkannya dalam porsi kecil," ungkap Faisal. 

Diketahui, hirisasi nikel memang menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian negara. 

Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi membuat keuntungan bagi pemerintah. Di antaranya lapangan pekerjaan di dalam negeri semakin terbuka. Sebelum ada kebijakan tersebut, lanjutnya, kesempatan kerja hanya ada di negara lain.

Baca Juga: Bahlil Menilai Penerapan Global Minimum Tax Justru Hanya Menguntungkan Negara Maju

Tak hanya itu, ia juga mengatakan negara mendapatkan pelbagai komponen pajak dari hilirisasi nikel hingga royalti.

"Setelah hilirisasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Nikel itu sekali lagi dapat PPN, dapat PPh perusahaan, PPh karyawan, dapat royalti. Dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi