KONTAN.C0.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024.

Faisal menyebut, rencana tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerak harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar.

"Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu pertalite dan solar," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Ia mengungkap, rencana tersebut juga menandakan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk menahan subsidi tidak dinaikkan mengingat anggaran subsidi energi yang terus meningkat. Apalagi jika harga minyak menyentuh ke level US$ 90 per barel, maka dana kompensasi juga akan menggelembung.

Baca Juga: Bioetanol Bakal Jadi Pengganti Bensin, Luhut: Bisa Hemat Sampai Rp 38 Triliun

"Kan sudah mulai, pemerintah ngak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus, misalnya sekarang sih harga minyak anteng di US$ 80 per barel, kalau naik lagi ke US$ 90 per barel artinya subsidinya naik," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keungan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu enggan berkomentar banyak terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. "Saya belum terupdate," kata Febrio singkat.

Wacana tersebut disampaikan Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Baca Juga: Inilah Harga BBM Harga BBM Hari Ini Juli 2024, Apa Pertamax & Pertalite Turun Harga?

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak. 

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Baca Juga: Luhut: Beli BBM Subsidi akan Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli