KONTAN.CO.ID -JAKARTA.  Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selama ini memang terbilang menteri super. Banyak urusan ekonomi ada di tangannya. Ini pula yang dikritik tajam oleh Ekonom Senior Indef Faisal Basri.

Faisal mempertanyakan tugas Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengurus keseluruhan tugas kabinet menteri, salah satunya urusan investasi. Padahal, tugas-tugas  itu sudah menjadi tanggung jawab kabinet menteri yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Jokowi: PBB dan IMF peringatkan saya soal tambang batubara

 Investasi semisal, menurut Faisal, merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa jadi di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal seperti dikutip dari kompas.com, Rabu (20/11)

Baca Juga: Genjot investasi ke Indonesia, pemerintah menaruh harapan pada RCEP

Faisal lantas menceritakan peran Raden Djoeanda Kartawidjaja, Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir pada masa era Kepresidenan Soekarno. Djoeanda menjadi perdana menteri mengemban tugas yang serupa dilakukan oleh Luhut.

"Seperti dulu Juanda, jelas. Jadi, dia cawe-cawe seluruh kementerian, semua dia urus. Sekarang (Luhut B Pandjaitan) sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus," katanya.

Editor: Titis Nurdiana