KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik kejahatan perpajakan di Indonesia. 

Otoritas pajak menemukan satu desa yang secara masif menjadi produsen faktur pajak fiktif, dengan total potensi kerugian negara mencapai hampir Rp 180 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, jaringan faktur pajak fiktif tersebut memanfaatkan skema pengembalian pendahuluan pajak atau advance refund dengan menggunakan transaksi yang tidak berdasarkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

BPJS Kesehatan dan BPJS TK Perkuat Sinergi Pemda untuk Perlindungan Jaminan Sosial

Baca Juga: Target Pajak Karyawan Turun di Tahun 2026, Purbaya: Ekonomi Melambat

"Kita tahun ini sudah berhasil menangkap jaringan faktur fiktif yang merugikan negara hampir Rp 180 miliar. Cukup masif," ujar Bimo dalam Seminar Outlook Ekonomi dan Perpajakan 2026, Selasa (20/1).

Bimo menjelaskan, modus yang digunakan adalah transaksi tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau transaksi tidak berbasis substansi (TBTS). 

Faktur pajak fiktif tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan restitusi pajak, seolah-olah terdapat aktivitas usaha yang sah.

Menariknya, meski basis jaringan berada di satu desa, para pelaku berhasil diamankan di wilayah Banten. 

Hal ini menunjukkan bahwa praktik kejahatan pajak tersebut bersifat terorganisasi lintas wilayah dan tidak berdiri sendiri.

Baca Juga: Purbaya Bantah Rupiah Melemah Akibat Pencalonan Thomas Djiwandono di BI

"Ada sebuah desa di sebuah provinsi yang isinya adalah produsen faktur fiktif. Tapi berhasil kita amankan, kita tangkap dan ketemunya di Banten.Padahal itu di ujung barat Indonesia, desanya itu," katanya.

Selanjutnya: Ramalan 12 Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 23 Januari 2026, Arah Rezeki

Menarik Dibaca: Ramalan 12 Zodiak Keuangan dan Karier Besok Jumat 23 Januari 2026, Arah Rezeki

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News