Jakarta. Pemerintah terus melakukan terobosan demi mendongkrak pengembangan ekspor nasional di tengah ancaman resesi global, salah satunya memberikan kemudahan fasilitas ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi kepada BUMN strategis maupun pelaku ekspor lainnya untuk menggarap pasar
non traditional antara lain ke kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah. Selama ini pasar non tradisional kurang begitu dilirik karena baik eksportir, institusi keuangan maupun perbankan masih memiliki keraguan akan keberlangsungan proyek strategis di negara-negara kawasan tersebut. Pasalnya situasi politik yang tidak menentu bisa membuat terjadinya default payment terhadap proyek yang sedang berjalan. Akibatnya negara di kawasan
non traditional market menjadi kurang
feasible.
Namun di satu sisi, sejak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terjadi membuat banyak negara di dunia mulai mengalihkan pasar ekspornya ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya benua Afrika yang semakin diperhitungkan karena pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan selama tahun 2016, investasi di Afrika telah mencapai US $ 94,1 miliar atau meningkat 31,91% yoy. Tak hanya itu saja, Afrika terus menggenjot pembangunan infrastruktur sehingga membutuhkan sarana infrastruktur penghubung seperti jalan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, jaringan dan teknologi informasi. Karena itu, pemerintah pun memutuskan untuk memberikan fasilitas pembiayaan ekspor demi meningkatkan daya saing atau nilai tambah produk Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri yang berpotensi terus mengalami peningkatan dan pengembangan ekspor dalam jangka panjang. Penugasan khusus yang diberikan Pemerintah kepada LPEI melalui Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Menteri Keuangan untuk menyediakan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi Ekspor atas transaksi atas proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program
National Interest Account (NIA)/ Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Inovasi Pemerintah dalam mendukung ekspor ini sebenarnya telah dituangkan dalam UU Nomor 2/2009, yaitu LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung ekspor nasional atas biaya pemerintah. Sejak NIA diterbitkan, pemerintah pun semakin ekspansif menjalin dan memperkuat hubungan diplomasi dagang ke banyak
buyer’s di luar negeri dan para investor demi menyerap berbagai proyek strategis yang berada di negara kawasan tersebut. Para pelaku ekspor termasuk BUMN strategis juga menjadi lebih nyaman dalam melakukan transaksi ataupun mengincar berbagai proyek infrastruktur baru tanpa khawatir untuk memikirkan risiko investasi yang tinggi karena proyek- proyek tersebut sudah memperoleh fasilitas pembiayaan serta dijamin risiko gagal bayarnya oleh pemerintah melalui LPEI. Beberapa BUMN strategis pernah menikmati fasilitas NIA dari LPEI seperti PT Dirgantara Indonesia yang saat ini memproduksi pesawat CN 235-220 berdasarkan pesanan negara Nepal dan Senegal dan PT Wijaya Karya yang sedang menggarap proyek pembangunan 1.700 dan 2.250 unit rumah bersubsidi
(lodgemont) di Aljazair dengan pembiayaan masing-masing senilai Rp. 354 miliar dan Rp. 187 miliar. Pembangunan infrastruktur di luar negeri oleh perusahaan konstruksi Indonesia merupakan salah satu bentuk ekspor jasa. Pembiayaan seperti ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti pembiayaan
buyer’s credit yang merupakan fasilitas
overseas financing dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan LPEI kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan/atau jasa yang diproduksi di Indonesia. Buyer’s credit merupakan fasilitas yang disediakan oleh LPEI dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia dari sisi pembeli
(demand side). Tak hanya kawasan Afrika, fasilitas NIA juga diberikan kepada BUMN PT INKA dengan membiayai kontrak pengadaan 50 unit BG kereta penumpang untuk Bangladesh
Railway dengan nilai US $ 26,9 juta dan kontrak pengadaan 200 MG kereta penumpang untuk Bangladesh
Railway dengan nilai US $ 73,9 juta. Dan sampai dengan Maret 2019, pesanan terhadap 50 unit BG itu sudah dikrim seluruhnya, sedangkan untuk pesanan 200 MG sampai dengan September 2019 sudah dikirim sebanyak 48 gerbong. Sisanya sekitar 152 unit kereta MG akan dilakukan secara bertahap hingga awal tahun 2020. Kegiatan ekspor tersebut juga mampu menyerap kurang lebih 16.000 tenaga kerja dengan melibatkan 30 supplier untuk menyediakan 70% komponen dari lokal serta memberikan tambahan devisa sebesar US $ 100 juta.
Kemudian di tahun 2018, fasilitas NIA juga diberikan untuk mendorong kegiatan ekspor pesawat ke negara Thailand, Nepal, Uni Emirat Arab dan negara di Afrika. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut mampu menyerap tenaga kerja 6.915 orang dengan melibatkan 17 supplier komponen pesawat dalam negeri serta memberikan tambahan devisa sebesar US $ 54 juta. Kawasan Afrika, dan Asia Selatan merupakan pasar non-tradisional yang potensial untuk produk Indonesia. Total nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara Afrika pada Januari-November 2018 mencapai US$ 10,38 miliar, melompat 30,15% yoy. Adapun total nilai perdagangan RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan pada periode Januari-November 2018 mencapai US$ 22,28 miliar, naik 7,04% yoy. Sementara itu, total transaksi perdagangan dengan Timur Tengah pada periode yang sama mencapai US$ 12,63 miliar, naik 16,61% yoy. Program Penugasan Khusus melalui LPEI ini menjadi kunci bagi produk nasional agar dapat bersaing di pasar internasional. Program ini juga mendukung program ekspor nasional dalam memasuki pasar non tradisional yaitu kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Dukungan terhadap proyek ekspor ini juga memberikan manfaat sosial-ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan pelibatan industri penunjang terutama sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di dalam negeri. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Indah Sulistyorini