JAKARTA. Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan, fasilitas pajak yang diberikan untuk penjualan kendaraan bermotor baru di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) hanya untuk di lingkungan kawasan tersebut. Untuk memastikan hal itu berjalan baik, pemerintah akan memberikan nomor plat kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) khusus untuk kendaraan baru di daerah BBK. "Jadi kendaraan tidak boleh keluar BBK karena harus ada pemberian tanda khusus,” ucap Mari usai mengikuti rapat evaluasi Free Trade Zone Batam Bintan Karimun, Kamis (12/8). Fasilitas bebas pajak, baik bea masuk maupun fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ((PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memang ditujukan pemerintah untuk dinikmati hanya oleh masyarakat Batam, Bintan, dan Karimun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Fasilitas pajak hanya untuk Batam, Bintan, dan Karimun
JAKARTA. Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan Indonesia mengatakan, fasilitas pajak yang diberikan untuk penjualan kendaraan bermotor baru di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) hanya untuk di lingkungan kawasan tersebut. Untuk memastikan hal itu berjalan baik, pemerintah akan memberikan nomor plat kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) khusus untuk kendaraan baru di daerah BBK. "Jadi kendaraan tidak boleh keluar BBK karena harus ada pemberian tanda khusus,” ucap Mari usai mengikuti rapat evaluasi Free Trade Zone Batam Bintan Karimun, Kamis (12/8). Fasilitas bebas pajak, baik bea masuk maupun fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ((PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memang ditujukan pemerintah untuk dinikmati hanya oleh masyarakat Batam, Bintan, dan Karimun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
