KONTAN.CO.ID - PARIS. Pelaku kejahatan memanfaatkan celah regulasi untuk memindahkan miliaran dolar hasil tindak pidana melalui industri aset kripto. Temuan tersebut diungkapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam laporan terbarunya mengenai peran aset virtual dalam aktivitas keuangan ilegal yang dirilis pada Kamis (16/7/2026).

Laporan FATF yang berbasis di Paris dan merupakan organisasi antarpemerintah yang berfokus pada pencegahan pencucian uang menyebutkan bahwa kejahatan berbasis kripto kini semakin kompleks dan saling terhubung dibandingkan tahun sebelumnya.

FATF menyatakan bahwa regulator di berbagai negara, lembaga keuangan, serta perusahaan kripto menghadapi “tantangan yang signifikan dan terus berlangsung” dalam mendeteksi serta menghentikan aliran dana hasil pencucian uang yang berasal dari pusat-pusat penipuan dan jaringan investasi ilegal.

Baca Juga: AS Ubah Aturan Visa Mahasiswa Asing dan Jurnalis, Masa Tinggal Akan Dibatasi

Menurut FATF, meskipun sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan dalam menerapkan rekomendasi organisasi tersebut, masih terdapat berbagai hambatan dalam upaya memberantas kejahatan keuangan berbasis aset digital.

Hingga April 2026, sebanyak 51 dari 149 yurisdiksi yang dievaluasi dinilai “sebagian besar telah mematuhi” standar FATF terkait aset kripto. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 34% dari total wilayah yang diperiksa, meningkat dibandingkan 29% pada tahun sebelumnya.

Kendati demikian, FATF menilai masih terdapat “kesenjangan yang signifikan” dalam menerjemahkan hasil penilaian risiko menjadi langkah nyata untuk menekan tindak kejahatan yang melibatkan aset kripto.

Dalam laporan tersebut, FATF juga menyoroti meningkatnya penggunaan stablecoin oleh pelaku kejahatan sepanjang satu tahun terakhir. Beberapa jaringan kriminal bahkan dilaporkan telah mengembangkan stablecoin mereka sendiri yang dirancang agar lebih sulit dibekukan atau disita oleh otoritas penegak hukum.