JAKARTA. Pemerintah dipastikan akan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 bulan depan (Februari 2009). Sebagian besar asumsi makro akan diubah termasuk postur penerimaan dan belanja negara.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan asumsi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak akan diubah sebagai dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini.

"Perubahan ini tentunya akan mengubah struktur belanja negara dan struktur penerimaan negara. Apalagi sudah diindikasikan penerimaan pajak akan berkurang," kata Paskah di Jakarta, Jumat (9/1). Ia menambahkan sampai saat ini pemerintah masih menghitung besaran pasti angka asumsi yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Februari 2009 yang akan datang.

Dalam perhitungan Paskah, asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2009 yang akan diajukan sebesar 5,5% lebih rendah dari asumsi APBN 2009 sebelumnya sebesar 6%. Sementara itu suku bunga Bank Indonesia akan berada pada kisaran 8%-8,5% mengikuti perkembangan BI Rate saat ini yang telah turun 50 bps dari 9,25% menjadi 8,75%.

"BI rate jangan sampai menjadi 7%, itu akan menimbulkan spekulasi di pasar. Penurunan BI rate juga mengikuti tingkat inflasi yang rendah bahkan deflasi pada Desember 2008," kata Paskah.

Sementara itu untuk rata-rata nilai tukar rupiah, menurut Paskah pemerintah masih akan melihat perkembangan.. "Tapi saya pribadi memperkirakan range nilai tukar Rp10.000 - Rp 10.500 per US$," katanya. Namun angka estimasi itu belum bisa dijadikan patokan karena masih akan terus bergerak.

Untuk harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price-ICP), Paskah memperkirakan akan ada di kisaran US$60-70 per barel dan angka inflasi berkisar antara 5-6% sampai akhir tahun. "Defisit akan kita pertahankan 1% PDB, kalau di tambah dari mana sumber pembiayaannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengemukakan keinginan pemerintah untuk mengubah besaran asumsi makro APBN 2008 termasuk asumsi penerimaan dan belanja negara. Bahkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu mengindikasikan keinginan pemerintah untuk menambah besaran defisit APBN 2009 dari 1% menjadi 1,5% PDB.

Diharapkan percepatan perubahan APBN 2009 tidak akan mengganggu realisasi dan penyerapan anggaran 2009. Karena seperti diketahui, Presiden SBY telah memerintahkan Bappenas untuk menyisir kembali program dan proyek kementerian dan lembaga (K/L) termasuk daerah bukan prioritas untuk ditunda. "Kami terus mengadakan evaluasi," kata Paskah.

Percepatan perubahan APBN juga pernah terjadi di 2008, waktu itu perubahan di ajukan ke DPR pada bulan Januari 2008 lebih cepat dari waktu yang seharusnya setiap semester. Karena perubahan itu maka banyak proyek pemerintah termasuk penyerapan anggaran APBN 2008 yang tersendat, karena K/L dan daerah menunggu pengesahan dan penyelesaian revisi.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis meminta pemerintah untuk lebih mengutamakan upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di saat situasi krisis saat ini. Ia menilai rencana pemerintah untuk segera menyodorkan proposal perubahan berbagai asumsi di APBN 2009 harus dicarikan alasan yang lebih kuat.

Ia sepertinya kurang sependapat dengan rencana pemerintah untuk segera mengajukan perubahan asumsi APBN 2009. Menurutnya perubahan asumsi harus mencerminkan situasi ekonomi yang berlangsung. "Seperti 2008, alasannya cukup kuat karena adanya tekanan harga minyak dunia," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: