JAKARTA. Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemdag) soal kewajiban feedloter mengimpor sapi indukan sebesar 20% dari volume impor bakalan atau 1:5 mendapat pertentangan.

Para pengusaha penggemukkan sapi ini menilai kebijakan Kemdag ini tidak didasarkan pada penelitian ilmiah serta fakta di lapangan. Apalagi kebijakan itu hanya sebatas lisan tanpa adanya landasan regulasi.

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Joni Liano mengatakan, mereka keberatan mengikuti kebijakan itu, karena dari segi bisnis ternyata merugikan.

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

"Saya sudah sampaikan ke Mendag, bahwa kebijakan 1:5 itu secara teknis dan ekonomis atau permodalan perusahaan penggemukan tidak punya kemampuan," ujar Joni, Rabu (28/9).

Karena kebijakan tersebut, hingga kini 39 perusahaan feedloter anggota Gapuspindo yang memiliki kuota impor 150.000 ton belum juga mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemdag. Padahal, mereka semua sudah mengantongi rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kemtan).

Seharusnya, setelah mendapatkan rekomendasi impor, maka Kemdag memberi keputusan izin ekspor dalam waktu dua hari.

Joni juga menyesalkan keputusan Mendag memberikan izin impor sapi bakalan kepada tiga perusahaan penggemukan sapi potong pada 23 September lalu, yang dinilai bersifat diskriminasi, sebab anggotanya tidak dapat.

Ketiga perusahan tersebut adalah PT Great Giant Livestock (GGL), PT Santosa Agrindo, dimana keduanya adalah anak usaha JAPFA dan ketiga PT Austasia Stockfeed.

"Kebijakan tersebut menciptakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan mendorong oligopoli karena kuota impor hanya diberikan pada tiga perusahaan besar," tambah Joni.

Bila sampai akhir tahun, Kemdag tetap tidak menerbitkan SPI kepada seluruh anggota Gapuspindo, maka pasokan sapi untuk awal tahun 2017 akan kosong. Tentu saja ini berpotensi menggerek harga daging sapi dan meningkatkan volume sapi lokal yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News