JAKARTA. Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menghitung potensi kerugian negara karena multifinance tidak membayarkan fidusia mencapai Rp 300 miliar dalam setahun. Dalam 12 tahun terakhir, multifinance tidak membayar kewajiban fidusia. “Padahal kalau membayar, potensi sumbangan ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa mencapai Rp 90 miliar per tahun,” terang Freddy Haris, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Setdjidjen AU) Kemenkumham. Menurutnya, hal inini yang tidak boleh dibiarkan. Karenanya, multifinance wajib melaporkan fidusia ke kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham.
Fidusia tak dibayar, kerugian negara Rp 300 M
JAKARTA. Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menghitung potensi kerugian negara karena multifinance tidak membayarkan fidusia mencapai Rp 300 miliar dalam setahun. Dalam 12 tahun terakhir, multifinance tidak membayar kewajiban fidusia. “Padahal kalau membayar, potensi sumbangan ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa mencapai Rp 90 miliar per tahun,” terang Freddy Haris, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Setdjidjen AU) Kemenkumham. Menurutnya, hal inini yang tidak boleh dibiarkan. Karenanya, multifinance wajib melaporkan fidusia ke kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham.