KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional pada hari Selasa (24/03/2026). Keputusan ini sekaligus membuat Filipina menjadi negara pertama yang mendeklarasikan darurat energi di Kawasan Asia Tenggara. Melansir
Manila Times dan
The Guardian, Marcos memutuskan keadaan ini dengan alasan risiko terhadap pasokan bahan bakar domestik dan stabilitas energi yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah. Keadaan darurat tersebut diumumkan hanya beberapa jam setelah Menteri Energi Filipina berencana untuk meningkatkan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menjaga agar biaya listrik tetap rendah karena perang tersebut mengganggu pengiriman gas.
"Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara," demikian bunyi perintah eksekutif yang dirilis Selasa (24/3/2026) malam.
Baca Juga: Pendapatan Matahari Department Store (LPPF) Melemah 9,6% Sepanjang 2025 Sebagai tindak lanjut, Pemerintah memberi wewenang kepada Departemen Energi untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 15% untuk mengamankan kontrak bahan bakar sambil mengambil tindakan langsung terhadap penimbunan atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar. "Deklarasi tersebut akan memungkinkan pemerintah, melalui (departemen energi) dan lembaga terkait lainnya, untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," demikian bunyi perintah tersebut. Perintah tersebut juga memberikan wewenang kepada departemen transportasi Filipina untuk mengarahkan subsidi bahan bakar transportasi umum dan mengurangi atau menangguhkan biaya tol dan biaya penerbangan, sambil mempercepat bantuan kepada individu dalam ‘situasi krisis’. Filipina diketahui sangat bergantung pada bahan bakar impor termasuk batubara untuk menjaga agar pembangkit listriknya tetap beroperasi. Negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa ini bergantung pada batubara untuk menjalankan 60% pembangkit listriknya. Sekretaris Filipina Energi Sharon Garin mengatakan dengan melonjaknya biaya LNG (gas alam cair), negara tersebut untuk sementara akan lebih bergantung batubara impor. Sembari berharap untuk memaksimalkan penggunaan batubara lokal. Garin menambahkan, Filipina juga tetap membuka opsi untuk meningkatkan pembelian batubara dari pemasok utama terdekat, yakni Indonesia. “Kami telah berbicara dengan perusahaan pembangkit listrik, pembangkit listrik tenaga batubara, untuk memeriksa seberapa besar mereka dapat meningkatkan produksi listrik mereka,” kata Garin.
Baca Juga: Kontainer Langka, GPEI: Biaya Logistik Melonjak Hingga 30% Ia menambahkan, sebagai penggunaan batubara sebagai ‘langkah sementara’ yang dapat dimulai paling cepat pada 1 April 2026. “Jika kita berhasil menerapkan ini, setidaknya kita dapat mengurangi kenaikan tarif listrik karena konflik di Timur Tengah,” katanya.
Sementara itu, Indonesia telah meyakinkan Filipina bahwa mereka tidak akan membatasi pesanan batubara. “Tidak ada pembatasan impor batubara kami dari Indonesia hingga saat ini,” kata Garin. Sebelumnya, Presiden Marcos pada bulan Januari telah mengumumkan penemuan gas alam yang diklaim cukup signifikan yang di dekat lapangan gas alam lepas pantai Malampaya. Adapun, penemuan ini diharapkan dapat memperpanjang umur lapangan tersebut, yang memasok sekitar 40 persen listrik ke pulau utama Luzon dan diperkirakan akan habis dalam beberapa tahun ke depan.
