KONTAN.CO.ID - MANILA. Otoritas pertahanan Filipina pada hari Selasa (28/12) mengkonfirmasi pemesanan dua unit kapal perang baru dari Korea Selatan. Armada baru ini merupakan bagian dari program modernisasi pertahanan di tengah banyaknya tekanan dari China di Laut China Selatan.

Dikutip dari Channel News Asia, kapal yang dipesan Filipina merupakan produk dari Hyundai Heavy Industries. Kesepakatan senilai 28 miliar peso, atau sekitar US$ 556 juta, terjadi lima tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membangun dua fregat baru untuk Angkatan Laut Filipina.

Korvet dan fregat kecil dipilih karena merupakan jenis kapal perang dengan ukuran relatif kecil, sehingga lebih efektif untuk melindungi kapal lain dari serangan.

"Proyek ini akan memberi Angkatan Laut Filipina dua korvet modern yang mampu melakukan misi perang anti-kapal, anti-kapal selam dan anti-udara," ungkap Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, seperti dikutip AFP.

Baca Juga: Pesawat pembom China unjuk gigi di LCS, jatuhkan bom dan menyebar ranjaut laut

Lebih lanjut, Delfin mengatakan bahwa kesepakatan itu akan menyetarakan semua aset militer Filipina yang ada, sekaligus mempermudah aspek perawatan dan perbaikan.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang cukup besar, Angkatan Laut Filipina terbilang kurang terawat dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa unit kapal bekas AS dari Perang Dunia II bahkan masih digunakan dalam operasi.

Pada tahun 2010, Presiden Benigno Aquino akhirnya mencanangkan program modernisasi militer yang terus dilanjutkan hingga kini di bawah komando Presiden Rodrigo Duterte.

Baca Juga: Kapal Pembawa Pengungsi Rohingya Terdampar di Aceh

Sebelum ini, Filipina juga sudah mengakuisisi 2 kapal yag pernah digunakan Penjaga Pantai AS, 3 kapal pendarat dari Australia, serta sebuah kapal patroli penjaga pantai dari Jepang. Penggemukan angkatan laut ini tentunya dilakukan untuk mempersiapkan diri terhadap gencarnya ancaman dari China.

Sama seperti tetangga lainnya di Asia Tenggara, Filipina juga masih terlibat sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan. China telah secara terbuka mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016 yang menolak klaim historis China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan.