KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djohohadikusumo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kondisi fiskal nasional kerap menjadi sorotan media maupun lembaga asing.

Menurutnya, persoalan utama Indonesia bukan terletak pada lemahnya potensi fiskal, melainkan belum optimalnya kinerja aparat dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Hashim mengatakan, Indonesia memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan negara, terutama karena masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat dan belum terjangkau pemungutan pajak.

"Masalah fiskal kita yang selalu disorot oleh Financial Times, oleh The Economist, oleh pengamat-pengamat, Indonesia lemah. Indonesia tidak lemah. Yang lemah aparatnya, yang harus kita efisiensikan, kita harus dorong,” ujar Hashim dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2026, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Hashim Ungkap Potensi Tambahan Penerimaan Negara Rp 1.500 Triliun per Tahun

Oleh karena itu, Hashim mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki pemungutan pajak melalui pengoptimalkan kebijakan pajak digital.

Menurutnya, pada 9 November 2026 nanti pemerintah akan mulai mengimplementasikan pajak digital agar penerimaan yang selama ini tidak dipungut bisa dioptimalkan.

Bahkan, kebijakan pajak digital ini akan melibatkan para bank swasta, fintech hingga platform seperti marketplace dan GoTo.

"Pajak digital ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech Termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," jelas Hashim.

Hal ini dilakukan pemerintah karena Hashim menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia yang disebut hanya mencapai 12% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut, lebih rendah dibandingkan Kamboja sebesar 18% dan Vietnam sebesar 23%.

Hashim menilai kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk meningkatkan penerimaan negara. 

Dia memperkirakan, jika rasio penerimaan Indonesia dapat menyamai Kamboja, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp 1.500 triliun per tahun.

Baca Juga: Hitungan Hashim! APBN 2026 Berpotensi Surplus Rp 900 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News