KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mereformasi sistem pajak konsumsi agar lebih progresif dan efisien.

Langkah ini akan kemungkinan pemerintah untuk menerapkan kembali aspek-aspek pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST)yang lebih luas.

Malaysia sebelumnya menghapus GST sebesar 6% pada tahun 2018, di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup.

Sebagai gantinya, Kuala Lumpur menggantinya dengan sistem pajak penjualan dan jasa (sales and services tax/SST) yang cakupannya lebih terbatas.

Baca Juga: Pasar Global Bergejolak, Ketegangan Timur Tengah Tekan Obligasi dan Saham

Sejumlah analis telah menyerukan agar GST diberlakukan kembali supaya pemerintah dapat mencapai target fiskalnya.

Anwar menganggap GST sebagai sistem pemungutan pajak yang paling transparan dan efisien. Namun ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap lapisan masyarakat termiskin.

"Kita perlu melihat bagaimana kita bisa menggabungkan kedua sistem ini untuk menemukan cara baru dalam menentukan sistem perpajakan yang lebih progresif dan efisien," kata Anwar seperti dikutip dari Reuters.

"Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Namun, hal ini tidaklah sederhana mengingat meningkatnya angka kemiskinan dan biaya hidup," lanjut Anwar.

Baca Juga: SoftBank Berencana Terbitkan Obligasi Senilai 1 Triliun Yen

Kementerian Keuangan Malaysia juga menyebutkan bahwa subsidi tepat sasaran telah menghasilkan penghematan sekitar 15,5 miliar ringgit per tahun. Sehingga membantu anggaran negara untuk menanggung beban subsidi yang membengkak akibat kenaikan biaya energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.