KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Uji kelayakan atau
fit and proper test seleksi calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai hari ini di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Salah satu yang lolos adalah
Dicky Kartikoyono, Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI). Dicky melamar sebagai calon Wakil Ketua OJK. Dalam paparannya, Dicky membeberkan berbagai macam upaya yang akan ia lakukan apabila terpilih menjadi Wakil Ketua OJK, salah satunya adalah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di 2029. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih terjebak di pertumbuhan ekonomi 5%.
Menurut Dicky, target pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan cukup jika hanya didukung pembiayaan yang berkisar 8%–10%, sehingga diperlukan pembiayaan yang jauh lebih besar.
Baca Juga: Defisit APBN Sentuh Rp 135,7 Triliun, Purbaya Sebut Efek Percepatan Belanja Ia menjelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sejumlah arah kebijakan strategis. Salah satunya adalah optimalisasi penyaluran kredit serta mendorong pembiayaan dari pasar modal. “Penyaluran kredit itu harus ada
supply, harus ada
demand. Tidak cukup
supply, kemudian
demand-nya tidak ada,” tutur Dicky, dalam RDPU Calon Anggota DK OJK, Rabu (11/3/2026). Dari sisi pasokan pembiayaan, ia menilai perbankan perlu diperkuat melalui pengembangan universal banking, peningkatan sindikasi pembiayaan, serta penyaluran kredit kepada UMKM dengan dukungan data yang lebih baik. Hal tersebut dinilai sebagai peluang yang perlu didorong untuk memperluas pembiayaan. Sementara itu, dari sisi permintaan pembiayaan, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi pentahelix. Dalam hal ini, ia menilai BI dan OJK perlu berperan sebagai
honest broker, yaitu mempertemukan berbagai pihak untuk membahas hambatan atau
bottleneck yang terjadi dan mencari solusi bersama. Dicky juga menilai bahwa industri perlu memperkuat kolaborasi melalui skema
public-private partnership. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam membuka berbagai hambatan sehingga pihak swasta dapat terlibat, termasuk dalam membawa modal, teknologi, maupun aliran dana dari luar negeri untuk mendukung berbagai proyek pembangunan. “Karena hanya kalau rilai pada dan antara yang orientasinya di dalam negeri tentu kita sulit,” ungkapnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dari pihak asing untuk memperkuat kapasitas pembangunan di dalam negeri. Dalam konteks ini, perbankan dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi berbagai proyek tersebut. Ia juga menilai bahwa peran pembuat kebijakan dan parlemen sangat penting untuk memberikan payung kebijakan yang jelas bagi kolaborasi tersebut. Menurutnya, pendekatan pentahelix diperlukan agar ketersediaan dana dan kebutuhan pembiayaan dapat berjalan seimbang. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan pembiayaan untuk UMKM melalui skema sekuritisasi. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat skema pembiayaan UMKM yang telah mencapai ambang tertentu dapat disekuritisasi dan dijual kepada bank yang berfokus pada pembiayaan korporasi atau wholesale. Menurutnya, langkah tersebut penting karena saat ini porsi kredit UMKM cenderung stagnan di sekitar 20%, sementara UMKM merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, UMKM juga dapat menjadi bagian dari
circular economy, termasuk dalam berbagai program pengembangan ekosistem usaha di daerah.
Lebih lanjut, Dicky membeberkan, pentingnya kolaborasi antara BI dan OJK dalam penguatan infrastruktur data. Menurutnya, data merupakan fondasi penting dalam pembangunan sistem keuangan, termasuk untuk membangun
credit rating bagi UMKM sehingga pembiayaan dapat diberikan dengan manajemen risiko yang lebih baik. “Pembinaan UMKM tidak cukup hanya satu persatu tapi harus kita dorong di
circular economy-nya. Ini yang menurut kami menjadi sangat penting. Itulah dorongan terhadap optimalisasi pembiayaan pembangunan,” tandasnya.
Baca Juga: Longsor Sampah TPST Bantargeban 7 Tewas, Kementerian Lingkungan Hidup Janji Usut Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
