KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menyoroti arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, khususnya terkait defisit anggaran.

Fitch mengingatkan, defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) dalam jangka menengah berisiko menimbulkan tekanan terhadap peringkat utang Indonesia.

“Perombakan kabinet Indonesia, termasuk pergantian Menteri Keuangan setelah kerusuhan baru-baru ini, akan melemahkan sentimen investor karena menimbulkan pertanyaan tentang prospek fiskal,” kata George Xu, Direktur Pemeringkatan Sovereign Asia-Pasifik Fitch Ratings, dikutip dari Bloomberg.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Fitch memperkirakan defisit anggaran tahun 2026 akan mencapai 2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target pemerintah dalam RAPBN 2026 yang dipatok sebesar 2,48%. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit 2,53% dari PDB, namun proyeksi terbaru menunjukkan pelebaran ke 2,78%.

Baca Juga: Sri Mulyani Temui Wakil IMF, Tegaskan Komitmen Jaga Defisit APBN

M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menilai peringatan Fitch tidak sekadar soal angka, tetapi juga uji kredibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran. 

Menurutnya, konsistensi pada aturan, alokasi belanja yang produktif, serta evaluasi anggaran dapat menjaga ruang fiskal dan menekan biaya risiko. Sebaliknya, manuver fiskal tanpa arah yang jelas berpotensi memperlebar persepsi risiko.

Rizal menambahkan, defisit masih bisa ditekan di bawah 3% dari PDB asalkan strategi pembiayaan sejalan dengan aturan dan disiplin anggaran. Jika tidak, risiko pelebaran defisit dalam jangka menengah akan semakin nyata.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang membatasi defisit maksimal 3% dari PDB. 

Baca Juga: Fitch Ratings Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan RI akan Melebar Jadi 1,3% dari PDB

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (9/9), ia menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program prioritas guna menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Kami akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu keputusan pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas perbankan.

“Kuncinya seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja bertambah banyak. Itu yang kita kejar ke depan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News