KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fitch Ratings memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia akan tetap stabil di kisaran 41% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 2028. 

Meski demikian, beban pembayaran bunga utang Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain dengan peringkat kredit BBB.

Dalam laporan bertajuk Indonesia’s Policy Uncertainty, External Headwinds Cloud Growth Outlook yang dirilis pada 21 Oktober 2026, Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah secara umum (general government debt) akan bertahan di sekitar 41% PDB selama periode 2026-2028.

Baca Juga: Fitch Beri Warning! Ini yang Bisa Bikin Peringkat Utang Indonesia Tertekan

Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Fitch memperkirakan rasio utang pemerintah relatif stabil dalam beberapa tahun ke depan. 

Namun, stabilnya rasio utang belum menghilangkan persoalan tingginya beban bunga yang harus ditanggung pemerintah.

Fitch menilai pembayaran bunga utang Indonesia masih termasuk yang tertinggi di antara negara-negara dalam kategori peringkat BBB. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang membatasi profil kredit Indonesia.

"Pembayaran bunga akan tetap termasuk yang tertinggi di antara negara-negara sekelas dengan peringkat BBB," dikutip dari laporan tersebut, Minggu (25/10/2026).

Selain beban bunga, Fitch menyoroti penerimaan pemerintah Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit sekelas.

Menurut Fitch, kondisi tersebut menjadi kendala bagi profil kredit Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat pengumpulan penerimaan dinilai belum akan memberikan tambahan penerimaan yang signifikan dalam jangka pendek untuk mempersempit kesenjangan dengan median negara-negara sekelas.

Di sisi lain, Fitch menilai disiplin fiskal berpotensi menghadapi tantangan meskipun pemerintah menargetkan defisit anggaran tetap berada di bawah batas 3% PDB.

Fitch memperkirakan defisit pemerintah secara umum pada 2026 dan 2027 akan sedikit di bawah 3% PDB. Proyeksi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan target pemerintah, seiring asumsi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah serta tekanan belanja yang berlanjut.

Baca Juga: Gas ke Singapura Dipangkas, SKK Migas Ungkap untuk Perkuat Listrik Batam-Sumatra

Tekanan belanja tersebut antara lain berasal dari tingginya harga energi, potensi dampak El Nino, dan belanja sosial yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News